BOGOR, walimedia.com – Penyaluran bantuan sosial (Bansos ) dari pemerintah provinsi Jawa barat untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 belum maksimal. Bahkan bisa dikatakan kacau. Pasalnya banyak masyarakat yang terdampak covid-19 tidak menerima bantuan. Di sisi lain adanya penolakan Bansos dari sejumlah warga karena menghindari konflik.
Demikian tanggapan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar Iwan Suryawan seputar penyaluran Bansos covid-19.
“Penyaluran bansos terbilang kacau,” kata Iwan Suryawan kepada wartawan di Bogor, Sabtu (9/5/2020).
Iwan menyebutkan banyak warga yang belum terdata dan mendapat bantuan, padahal ia terkena dampak adanya covid-19 dan layak menerima. Di sisi lain, katanya, terjadi penolakan karena khawatir menjadi sumber koflik sosial di masyarakat.
Oleh karenanya Iwan berharap, dalam menyikapi hal ini Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bogor harus bisa mengevaluasi dan menilai warga yang layak dibantu ataupun warga yang membutuhkan tapi belum masuk dalam daftar.
“Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hitungannya bukan semena-mena. Orang disuruh untuk tidak keluar, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah dalam memback up kebutuhan masyarakat yang terdampak agar mereka mematuhi,” ucapnya.
Menurutnya, jika data bantuannya benar adanya, masyarakat yang terdampak Covid-19 akan mendapatkan semua. Namun apabila ada yang tidak dapat, maka ini akan menjadi pembaruan data karena sifatnya dinamis.
Iwan menegaskan, dalam pendataan dan penyaluran dana bansos RT dan RW harus benar-benar dilibatkan. “Beri kepercayaan kepada RT dan RW,” katanya.
Menurut anggota DPRD Jabar asal Kota Bogor ini, ketika pemerintah pusat memberikan bantuan namun pemerintah provinsi dan kota belum menyalurkan, hal itu akan jadi pertanyaan di masyarakat. Sejauh ini belum semua bantuan itu disalurkan secara merata dan terkesan kacau dalam pelaksanaannya. (De)
Discussion about this post