BANDUNG. WM – Provinsi Jawa Barat kini menduduki posisi nomor dua nasional. Posisi ini melonjak dari rangking lima pada 2013 lalu. Peningkatan itu seiring dengan meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari skala tiga pada 2013 menjadi tiga setengah pada 2017. Peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat ini terlihat dari jumlah terbitnya perizinan nasional yang mencapai 223.000 izin dari sebelumnya 39.029 izin.
“Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik di Jawa Barat terus meningkat sehingga posisi Jabar kini jadi nomor dua nasional untuk Indikator Daya Saing. Pendapatan asli daerah pun melonjak dari 12,4 trilyun rupiah pada Tahun 2013 menjadi 18,3 trilyun rupiah lebih pada 2017,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2013-2018 dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin (19/3/2017).
Pencapaian kinerja LKPJ-AMJ ini, merupakan cerminan akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai sejak Tahun Anggaran 2013 hingga akhir Tahun Anggaran 2017.
Pendapatan PAD ini diiringi pula dengan peningkatan APBD Provinsi Jabar. Pada 2013 APBD Jabar sebesar Rp 17,38 Trilyun dan pada penghujung pelaksanaan RPJMD yaitu 2017, meningkat menjadi Rp 32,19 Trilyun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2013 sebesar 18,40 Trilyun Rupiah dan pada Tahun 2017 meningkat secara signifikan yaitu sebesar 32,56 Trilyun Rupiah lebih.
“APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya tersebut, dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan terus meningkat. Ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang urusan,” ujar Ahmad Heryawan.
Beberapa indikator yang ditunjukkan Aher adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19 persen. Kemudian Laju inflasi dapat dikendalikan sebesar 3.63 persen atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61 persen. Demikian juga dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp 27,96 juta atau meningkat sebesar 19,43 juta rupiah dibanding Tahun 2013 sebesar Rp 8,53 juta. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga bruto (ADHB) mencapai RP 37.18 juta rupiah pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp 13,58 juta dibanding Tahun 2013 yang mencapai Rp 23,60 juta .
Di bidang pendidikan, juga terjadi peningkatan. Bila 2013 indek pendidikan sebesar 58,08 poin maka 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian juga dengan Angka Harapan Lama Sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun yaitu dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada Tahun 2013/2014 menjadi 81,25 persen pada Tahun 2017/2018.
“Itulah keberhasilan Bidang Pendidikan. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD,” pungkas. Aher.(Nr)
Discussion about this post