Di dalam Rancangan Undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan RUU KUHP, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai PPN atas jasa pendidikan sebesar 7%. Apabila tidak ada aral melintang rencana ini akan diterapkan sesudah pandemi Covid-19.
“Saat ini sedang dibahas RUU KUHP bersama DPR tetapi fokusnya adalah menyiapkan landasan pendidikan yang lebih adil dan menyiapkan administrasinya untuk diterapkan pasca pandemi ” kata Yustinus dalam acara Business Talk Kompas TV, Selasa (7 /9)
Hal Senada diungkapkan anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi PDIP Said Abdullah bahwa PPN akan dikenakan kepada sekolah yang tidak menjalankan sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atau tidak berorientasi nirlaba agenda tersebut tertuang dalam rancangan UU (RUU) tentang perubahan kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan Beleid ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja Panja RUU Komisi XI DPR-RI (Kontan.co.id .Jkt)
Pengaturan jasa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) maupun UU Nomor 12/ 2012 tentang pendidikan tinggi (UUPT)hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengakui bahwa jasa pendidikan memang menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan Sesuai dengan pasal 4 ayat (2)huruf d UU perdagangan.
Tentu saja rencana pemerintah ini menuai respon pro kontra dari berbagai tokoh masyarakat, lantas apakah yang menyebabkan pemerintah ingin merealisasikan kebijakan ini? jelas sekali terlihat gambaran fakta kebijakan ini di mana pemerintah seolah lepas tanggung jawab untuk melayani pendidikan secara gratis dan berkualitas.
Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar setiap rakyatnya, diantaranya adalah pendidikan kesehatan dan lain-lain.
Di dalam sistem ekonomi kapitalisme dengan ide kebebasannya, memberikan peluang kepada siapa saja tanpa berfikir maslahat atau madorot bagi rakyatnya. Negara dalam hal ini hanya sibuk mencari celah untuk memperbanyak pungutan dari rakyat bahkan pendidikan pun menjadi incaran pajak, di mana dalam sistem ini pajak merupakan salah satu pendapatan negara.
Di sisi lain korporasi pengeruk sumber daya alam diberikan karpet merah untuk menguasai kekayaan alam tersebut padahal jika sumber daya alam dikelola secara mandiri hasilnya akan sangat besar dan akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat tanpa mengambil dari pajak.
Rencana pemerintah ini ini menjadikan negara kehilangan perannya sebagai pelayan rakyat namun bak korporasi yang berjual beli dengan rakyatnya di mana negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya.
Berbeda di dalam Islam bahwa pendidikan adalah termasuk kebutuhan dasar publik yang menjadi tanggung jawab negara yang tidak boleh negara mengambil keuntungan dari kebutuhan ini, sudah seharusnya negara melayani dan membiayainya. Rasulullah bersabda: Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dam setiap kalian akan dimintai pertanghung jawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.(HR. Bukhari, muslim)
Di dalam Islam pembiayaan ini berasal dari dari pos Baitul Mal yaitu Lembaga keuangan sistem Islam yaitu :
1. Pos Kepemilikan Negara (khumus, rikaz, barang tambang anfal, Fai, Jizyah, harta yang tidak mempunyai ahli waris, harta orang yang murtad, harta kepemilikan umum yang dilindungi negara dan harta haram pejabat dan pegawai.
2. Pos Kepemilikan Umum yang berasal dari sumber daya alam yang dikelola secara syar’i
3. Zakat yaitu zakat fitrah zakat mal, shodaqoh wakaf dan sebagainya. Untuk biaya pendidikan ini bisa diambil dari pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum sehingga pendidikan diberikan secara gratis dari dua jalur pembiayaan tersebut negara pun menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang sangat memadai.
Hanya dalam sistem Islamlah rakyat akan mendapatkan kesejahteraan dan jaminan kebutuhan dasar untuk seluruh rakyatnya.
Wallahu A’lam.
Ditulis oleh: Renny Marito H.S.Pd, Staf pengajar di salah satu lembaga pendidikan di Kota Cimahi, Jawa Barat
Discussion about this post