BANDUNG, Sedikitnya 100 anggota dari 23 organisasi Perwakilan buruh se Jawa Barat, melakukan Deklarasi Anti Hoaks dan Pemilu Damai 2019, di Hotel Augusta, Jl. Cipaku no. 19 Bandung, Kamis (29/11/18).
Deklarasi dilakukan dihadapan Kabid Disnakertrans Jawa Barat, Kanit II Perekonomian Polda Jabar, Perwakilan DPRD dan Apindo Jawa Barat saat digelarnya acara Focus Group Discussion (FGD).
Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Sabilar Rosyad sekaligus Ketua Panpel Diskusi mengatakan, pihaknya tetap konsisten dan maksimal memperjuangan nasib buruh yang saat ini merasa tersisihkan.
“Sesuai UU ketenagakerjaan no. 13 Tahun 2013, Pasal 88 ayat (1/2) dimana setiap buruh berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusian, maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang melindungi buruh, itu yang lagi kita perjuangkan,” kata Rosyad.
Untuk itu Rosyad, mengajak semua elemen serikat pekerja Jawa Barat untuk berdiskusi tuntut UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) yang layak secara prosedural.
“Wajar dong, kita harus punya komitmen bersama meski kita beda organisasi, yang jelas tuntutan kita bisa terpenuhi tapi jangan terprovokasi yang negatif, tetap menjaga marwah perjuangan buruh, salah satunya ya pembahasan diskusi ini,” katanya.
Sementara itu, Diana mewakili Disnakertrans Jawa Barat, pihaknya mengapresiasi acara yang digagas DPW FSPMI Jabar. “Saya apresiasi kegiatan seperti ini, pembahasan UMSK dengan dialog atau diskusi jauh lebih efektif dari pada demontrasi, dan ini luar biasa.” katanya.
Mengenai UMSK, Diana menyikapi hasil diskusi buruh selanjutnya untuk dibahas dalam dewan pengupahan.
“Tentu, pokok bahasan ini akan kami sampaikan dan jadi pertimbangan dalam menentukan upah sektoral dan pasti disesuaiakan, tidak bisa sepihak meski mengacu pada permenaker,” tandas Diana.
Sementara Kanit II Perekonomian POLDA Jawa Barat, Hunter Spionar berharap buruh tetap menjaga kondusifitas jelang pilpres 2019.
“Secara prosedural perjuangan rekan – rekan tetap berjalan, namun saya berharap jangan selalu demontrasi, di khawatirkan ada pihak ketiga yang sengaja merusak, misi dan visi perjuangan buruh itu sendiri, apalagi situasi saat ini,” paparnya.
Hal itu, dibenarkan perwakilan legeslatif DPRD kota Bandung, Haru Suandaru Politikus PKS, disela akhir acara diskusi.
“Ini yang perlu di perhatikan, aspirasi tetap berjalan meski implementasi permenaker 15/2018 jelas tidak sesuai harapan buruh, dan UMSK masih dibahas, namun saya minta buruh tetap kondusif,” harapnya.
Diskusi dan Deklarasi dihadiri oleh Ketua SPSI Jawa Barat, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, DPD Serikat Pekerja Nasional, GOBSI, SPPMI dan organisasi buruh yang lain dari kabupaten Bogor, Karawang, Sumedang, Bekasi dan dari kota lain di Provinsi Jawa Barat. (*)
Discussion about this post