DPRD Jabar akan Evaluasi BUMD yang Tidak Berkontribusi Terhadap PAD

BANDUNG, walimedia.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Fraksi Partai Demokrat Sugianto Nangolah menyebut sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, pihaknya menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi BUMD.

“Kita ingin meningkatkan kinerja BUMD yang tidak menghasilkan menjadi menguntungkan. Kalau tidak dengan Pansus, susah kita untuk mengevaluasinya,” kata Sugianto melalui sambungan telepon, Rabu (04/12/2019).

Dari sejumlah BUMD di Jawa Barat, Sugianto menyebut hanya beberapa saja yang telah memberikan kontribusi terhadap PAD. Sehingga, evaluasi terhadap BUMD-BUMD melalui Pansus yang saat ini telah masuk di Badan Musyawarah (Bamus) penting untuk segera dilakukan.

“Banyak, hampir semua BUMD (belum memberikan kontribusi). Tapi BJB dan BP Migas Hulu, saya lihat sudah ada profit, sementara yang lain masih no profit,” tuturnya.

Sugianto menyatakan, BUMD-BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD hanya akan berdampak negatif terhadap pembangunan di Jawa Barat. Pasalnya, suntikan anggaran yang telah dialokasikan untuk setiap BUMD dirasa percuma dan hanya akan merugikan.

“Harapan kita itu sumber pendapatan bukan hanya dari pajak-pajak kendaraan bermotor. Kita juga mengharapkan dividen (keuntungan) dari BUMD,” ujarnya.

Namun demikian, minimnya kontribusi terhadap PAD bukan karena tidak bagusnya BUMD-BUMD yang ada di Jawa Barat. Justru, Sugianto menilai adanya pengelolaan penyelenggara BUMD yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan dividen dan kontribusi terhadap PAD.

“Makanya kita ingin ada Pansus untuk mengevaluasi supaya BUMD yang pengelolaannya salah dan tidak menguntungkan, itu akan kita evaluasi semua,” kata dia.

Selain kontribusi BUMD yang menjadi perhatian, pihaknya juga akan membentuk Pansus untuk mengevaluasi Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ). Sebab, kedua tim tersebut dinilai masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan.

“Kita juga ingin membentuk Pansus TAP dan TAJJ supaya polemik keberadaan TAP dan TAJJ tidak terus mengemuka di masyarakat karena keputusan Pansus itu kan keputusan DPRD,” tandasnya.(yon)