BANDUNG I WALIMEDIA – Gelaran Musorprov ke-1 Pengurus Besar Jujitsu Indonesia (PBJI) yang dilaksanakan di Gedung KONI Jabar, Selasa (7/3/2023) benar-benar penuh drama. Meski demikian, dipenghujung acara, dr Ali Martomo akhirnya terpilih secara aklamasi menakhodai PBJI Jabar periode 2023-2027
Usai terpilih dr. Ali Martomo mengucapkan terima kasih kepada Pengcab yang telah mendukungnya. Sampai akhirnya keputusan aklamasi sudah dituntaskan.
“Terima kasih juga kepada rekan-rekan media sebagai sport system kami yang telah mendukung kegiatan Musorprov kali ini,” ujar dr. Ali.
Menurutnya, sebagai ketua terpilih PBJI Jabar, kedepannya PBJI ingin berubah, maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.
“Sesuai dengan visi dan misi saya, yaitu ingin mencetak atlet sebanyak banyaknya baik secara kuantitas maupun kualitas di forum nasional maupun internasional,” tegas dr. Ali.
Disinggung ihwal BK PON Aceh-Sumut tahun depan. Dr. Ali mengatakan, yang pertama akan dilakukan adalah pembentukan formatur untuk membuat struktur kepengurusan yang nantinya akan bekerjasama mengurus semua rencana persiapan PON dan tentunya BK.
“Jadi ketika saya berdiri di PBJI berarti saya berbicara tentang federasi. Saya akan merangkul semua perguruan-perguruan jujitsu di Jabar untuk bersama-sama mewujudkan Jujitsu yang lebih baik dan lebih maju tentunya dan berharap tampil maksimal di gelaran PON,” ujar dr. Ali yang mengartikan kemenangan baginya adalah kerja keras, amanah dan tanggung jawab yang besar
Menurutu dr. Ali, perguruan jujitsu adalah stake holder dan pendukung untuk kemajuan PBJI kedepan. Atribut-atrribut perguruan ketika berbicara di federasi akan disatukan.
Sempat deadlock
Jalannya Musprov memang penuh dengan drama lantaran sempat mengalami deadlock. Lantaran itu sebagian besar peserta melakukan walkout akibat tidak ada titik temu atas permasalahan pembahasan tata tertib (tatib) menyangkut hak suara yang memicu perdebatan sengit.
Permasalahan yang memicu perdebatan panas tersebut, terjadi saat kegiatan baru dimulai dengan pembahasan tatib, yang didalamnya terdapat poin yang menyebut, bahwa peserta yang berasal dari perguruan Jujitsu yang terdaftar di PBJI Jawa Barat, ditolak beberapa Pengcab PBJI Kota/Kabupaten, untuk tidak dimasukkan sebagai pemilik hak suara.
Komentar peserta yang berkembang adalah baru kali ini ada cabang olahraga beladiri tidak memfasilitasi perguruan untuk memiliki hak suara, sementara federasi dimulai atau dibangun dari teman-teman perguruan yang berjuang agar diterima KONI Pusat sebagai cabor beladiri yang resmi dipertandingkan dalam multievent.
Tidak adanya suara perguruan pada Musprov PBJI kali ini, menyusul dikeluarkannya surat dari PBJI Pusat agar panitia Musprov berpedoman pada AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Pusat nomor 01/PO/PB.JI/11/2020, sebagai dasar hukum tinggi organisasi.
Tidak adanya titik temu dalam pembahasan tata tertib terkait keterlibatan perguruan sebagai peserta dan memiliki hak suara pada Musprov membuat delapan perwakilan perguruan dan sejumlah pengcab kab/kota melakukan aksi walkout. (den)
Discussion about this post