Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya cepat Pemerintah Kota Bandung dalam merespons keluhan warga terkait penumpukan sampah di kawasan tersebut.

Dalam kunjungannya, Erwin didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Camat Cicendo, Lurah Pasir Kaliki, serta tokoh masyarakat setempat, termasuk Ketua RW dan para warga.

“Jadi konsepnya ke depan, lokasi ini akan dijadikan titik kumpul wilayah untuk budidaya magot. Ini solusi yang kita upayakan agar sampah organik bisa dikelola langsung, tidak menumpuk dan tidak menimbulkan bau. Intinya, insyaallah, tempat ini akan kembali normal dan tidak mengganggu warga sekitar,” ujar Erwin.

Menurutnya, volume sampah yang masuk ke lokasi tersebut cukup tinggi dan berasal dari berbagai arah, bahkan tak jarang dari luar wilayah.

Ia mengungkapkan, penanganan darurat telah dilakukan, termasuk pengangkutan sampah secara intensif dan pembersihan lokasi agar tidak menimbulkan bau menyengat.

“Malam ini sampah di sini diangkut, Pokona moal bau,” tegasnya.

Erwin menyayangkan sikap sebagian oknum yang kerap membuang sampah sembarangan, bahkan menggunakan mobil untuk membuang sampah di lokasi tanpa izin.

Menurutnya, meskipun lokasi ini merupakan tempat pembuangan sementara, bukan berarti boleh dijadikan lokasi pembuangan liar.

“Kadang aya mobil datang, henteu jelas ti mana, miceun sampah di dieu. Eta nu hese dikontrol. Lamun teu aya tempat mah jelas bisa ditindak. Tapi lamun tempatna aya, tapi disalahgunakeun, eta nu nyusahkeun,” ujarnya prihatin.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Bandung akan mengubah tempat tersebut menjadi “kandang maggot”, yaitu lokasi budidaya maggot sebagai sistem penguraian sampah organik.

Metode ini telah mulai diterapkan di beberapa titik di Kota Bandung dengan hasil yang cukup efektif.

“Solusi magot ini solusi nyata. Tempat maggotsasi bakal dibangun di sini.” tegas Erwin.

Ia juga membuka ruang partisipasi warga dengan meminta laporan langsung jika ada lokasi TPS yang bermasalah, baik melalui WhatsApp, media sosial, atau langsung ke DLHK. ()**