Farhan mengajak semua pihak untuk sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan demi menjaga situasi tetap kondusif.

Farhan mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyesalkan insiden antara warga masyarakat dengan pihak lain terkait persoalan lahan di kawasan tersebut.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung memahami bahwa kejadian tersebut dipicu oleh  perbedaan pandangan mengenai rencana pemasangan batas lahan oleh salah satu pihak swasta.

Dalam hal ini, Pemkot menghargai setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan
dengan cara damai serta dalam koridor hukum yang berlaku.

“Kami tentu sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama  menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga nanti ada keputusan final dan mengikat,” ungkapnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Farhan Pemkot Bandung menyampaikan
beberapa beberapa hal yakni mengimbau seluruh pihak menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh suasana dan menjaga situasi tetap kondusif.

Diharapkan seluruh pihak menempuh jalur damai dan tidak melakukan tindakan provokatif.

“Kami tentu mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi,” ungkap Farhan.

Wali Kota juga memastikan, hak dan keamanan seluruh warga tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bandung.

Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman bagi semua pihak.

“Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian,” ungkapnya.

Pemkot Bandung lanjut Farhan, juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait kawasan tersebut saat ini masih berproses di Pengadilan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menghormati dan menunggu hasil proses hukum tersebut hingga adanya putusan inkrah.

Terlebih, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan di tingkat wilayah, telah turun tangan dan tengah mengupayakan berbagai langkah penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan solusi jangka panjang bagi semua pihak.

Sebagai langkah awal menurut Farhan, Pemkot Bandung juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan monitoring dan pendekatan persuasif guna mencegah terjadinya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

“Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi
atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan  musyawarah, kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan  berkeadilan,” pungkasnya.**