FK3I Tantang Gubernur Jabar Terpilih Tegakkan Aturan KBU

BANDUNG | WALIMEDIA.ID, – Pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU), Jawa Barat, terus berjalan hingga sekarang.

Pembangunan perumahan, apartemen, sarana wisata atau gedung lainnya terus berdiri meski aturannya sudah diperketat.

Padahal dengan masifnya bangunan atau gedung di KBU tentu mengakibatkan kerusakan lingkungan dan wilayah konservasi, serta akan mengundang musibah dan bencana.

Sehubungan hal itu, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat, meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) tepilih, Dedi Mulyadi untuk menertibkan pembangunan di KBU.

Dengan tegaknya aturan, disertai pemberian sanksi tegas kepada pelanggarnya, maka akan berdampak positif bagi lingkungan hidup KBU dan sekitarnya.

“Perda (peraturan daerah) KBU tentang pengendalian tata ruang telah dibuat , namun di KBU masih banyak bangunan liar, juga bangunan yang melanggar aturan atau perda. Pelanggaran rata-rata telah terjadi namun tidak ada upaya pemulihan dan sanksi seperti halnya hotel yang dulu pernah dicabut ijinnya,” kata Dedi Kurniawan, Ketua FK3I, Jumat (31/1/2025).

Menurut Dedi, ia meyakini jika Gubernur Jabar yang segera dilantik, Dedi Mulyadi paham tentang masalah lingkungan hidup.

Apalagi Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), sebagai mantan Anggota DPR RI dan duduk di komisi yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan, sehingga lebih mudah untuk menyetop dan melakukan sinkronisasi aturan pusat dan daerah.

Namun begitu Dedi menunggu gebrakan KDM untuk menyelesaikan penataan ruang wilayah KBU.

Dijelaskan Dedi, persoalan penegakan KBU mesti digaungkan tidak hanya di tingkat wilayah/daerah, melainkan juga kepada para pengelola kawasan tingkat pusat, seperti Perhutani, PTPN dan BBKSDA, yang selama ini mereka merasa terhindar dari Perda karena punya “aturan main” sendiri.

“Lihat saja, hingga saat ini masih terlihat pembangunan KBU diantaranya properti perumahan dan apartemen khusus orang menengah keatas, pembangunan sarana wisata, serta bangunan dalam kawasan dan pengelolaan kawasan hutan yang tidak konservatif, “tandas Dedi.

Dedi mengaku KDM sebagai sosok pemberani. Salah satu bukti keberaniannya adalah terkait penutupan tambang ilegal yang sempat viral di Kabupaten Subang. Tetapi ia masih butuh menguji keberanian KDM dalam etika politik.

“Jangan hanya sampai gebrakan viral (masalah) tambang di Subang saja, kenapa gak tengok kiri kanan, lalu bandingkan PAD (pendapatan asli daerah) yang masuk ke kas negara dengan biaya kerusakan lingkungan yang terus dan akan terus terjadi,” papar Dedi.

“Kami masih separuh hati untuk mempercayai beliau dapat tegas dalam memimpin. Namun jika benar, kami siap mendukung kebenaran dalam persoalan kerusakan lingkungan dipulihkan dan menjaga kelestarian alam,”pungkasnya.(*)