SUKABUMI.WM – Sebanyak 37 siswa-siswi kelas 12 dari SMK Citra Nusantara, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, mendatangi Kantor Balai Wilayah 5 Disdik Jabar, di Jalan Nyomplong, Kota Sukabumi. Mereka ingin mengetahui nasibnya karena tidak bisa mengikuti UNBK sejak hari pertama digelar.
Menurut Agus Setiawan, siswa kelas 12, mereka sudah dimintai uang oleh pihak sekolah sebesar Rp 3,2 juta sebagai syarat untuk mengikuti UNBK. Namun hingga hari terakhir mereka tidak kunjung mengikuti ujian tersebut.
“Kita dimintai uang Rp 3,2 juta untuk Ujikom, praktek, USBN tapi UNBK malah enggak ikut, “nya, kepada wartawan, Kamis (5/4/2018).
Menurutnya, uang itu disetorkan kepada kepala sekolah, namun pihak sekolah beralasan mereka tidak bisa ikut UNBK karena Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dihapus pihak dinas.
“Katanya Dapodiknya dihapus, makanya hari ini kami ingin melihat langsung jawaban dari dinas seperti apa,” lanjutnya.
Senada dengan temannya, Rosanti Amelia siswa lain mengaku sengaja diajak oleh Kepala Sekolah untuk mendatangi dinas. Dia juga membenarkan diminta uang Rp 3,2 juta.
“Ada yang sudah bayar ada yang belum semuanya ada 38 siswa, harapan saya kalau memang enggak bisa ikut UNBK semoga bisa ikut susulannya, yang pasti kami tidak mau mengulang,” tutur siswi kelas Akomodasi Perhotelan tersebut.
Usai menggelar pertemuan dengan pihak cabang dinas. Rohani, Kepsek SMK Citra Nusantara menjelaskan jika persoalan itu bermula dari ulah operator yang mengunggah dapodik.
“Ini ulah operator yang lalai, dia kabur,” singkatnya usai melakukan pertemuan dengan staf Cabdin Pendidikan.
Rohani tidak membantah ketika ditanyakan mengenai uang yang disetorkan siswanya. “Betul itu uang untuk keperluan ujikom, praktek dan USBN. Biaya prakteknya kan mahal harus di hotel. Kalau misalkan nanti ada masalah dinas juga harus ikut bertanggung jawab,” tandas dia.
Sementara itu, Kasie Pelayanan Kantor Cabang Disdik Wilayah V Provinsi Jawa Barat, Asep Bardah mengatakan, pihaknya sampai sejuah ini belum menerima persyaratan yang diajukan kepada sekolah tersebut. Malah, sejumlah persyaratan tidak bisa dipenuhi pihak sekolah.
“Sehingga pihaknya menolak permintaan pihak sekolah untuk siswanya ikut unbk,” katanya. Mengenai adanya pungutan uang, lanjutnya, pihaknya tidak mengetahi, karena ujian nasional berbasi komputer tersbeut tidak dipungut biaya. “Semuanya gratis karena sudah ditanggung pemerintah,” pungkasnya.
(Adisty/Fk)
Discussion about this post