BANDUNG | WMOL – Untuk meningkatkan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kota Bandung resmi membuka Galeri Salapak di Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Bandung.
Galeri Salapak yang merupakan akronim dari Sarana Layanan Pemasaran UMKM diresmikan oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pada Minggu 12 September 2021.
Harapannya, Galeri Salapak ini dapat membangkitkan kembali kinerja usaha UMKM Kota Bandumg di masa new normal.
“Alhamdulillah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di Kota Bandung, Pak Atet dan jajaran membuat terobosan-terobosan dengan membuka Salapak,” ucap Oded saat meresmikan.
“Yang menarik adalah Salapak ini dilaksanakan dengan konsep kolaborasi antar pihak yang sangat luar biasa dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bandung dan ujung tombaknya adalah koperasi,” terangnya.
Oded pun berharap Galeri Salapak bisa hadir di berbagai penjuru Kota Bandung. Sehingga peningkatan perekonomian UMKM di Kota Bandung bisa merata.
“Di Bandung bagian timur kita akan upayakan membuatnya. Di bagian barat juga ada, insyaallah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Atet Dedi Handiman mengatakan penyediaan Salapak ini menjadi prioritas dalam program pemulihan ekonomi di Kota Bandung.
“Layanan dan sarana yang ada di Salapak ini berupa galeri produk unggulan UMKM, co-working space, konsultasi bisnis dan pendampingan usaha, serta business matching antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha kecil dan menengah,” kata Atet.
Ia menjelaskan, sebanyak 80 pelaku usaha mikro dengan 90 produk yang telah bergabung di Galeri Salapak. Mulai dari fesyen, kerajinan, hingga kuliner.
Produk-produk tersebut, sambung Atet telah melalui tahapan kurasi yang dilakukan oleh 15 pendamping yang merupakan pelaku UMKM yang sudah berpengalaman.
Atet memastikan, pihaknya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta terkait pemenuhan fasilitasi yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM.
“Untuk fasilitasi permodalan kami menggandeng Bank BJB untuk UMKM yang sudah lebih maju. Sedangkan dengan Pegadaian untuk pelaku UMKM yang masih pemula. Selain itu dengan PT. Pos Indonesia terkait armada pengiriman barang,” jelasnya.
“Akan ada fasilitasi terkait perizinan halal kemudian HAKI tentunya itu perlu kolaborasi dengan dinas OPD tekait seperti Disgadin, Disbudpar,” tuturnya. (wil/bud)
Discussion about this post