BANDUNG I WALIMEDIA – Gabungan Ormas OKP dan LSM (GOOL) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (7/7/2022) lalu.
Adapun audiensi itu dilakukan untuk menanggapi rencana penghapusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau honorer sebagai yang tertulis di Peraturan Perundangan (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja,
Wakil ketua GOOL yang juga merupakan ketua Laskar Merah Putih (LMP) KBB, Pice Rivai menjelaskan bahwa GOOL ini tidak punya kepentingan lain yang artinya hanya ada kepedulian saja terhadap TKK yang merupakan sumber daya manusia agar bisa terus dijaga.
Pice menjelaskan bahwa tujuan GOOL adalah bagaimana keberlangsungan TKK menjadi sebuah pertimbangan besar, karna setiap SKPD yang ada di Bandung Barat pasti membutuhkan TKK sehingga konsen dari GOOL seperti itu.
Pihaknya juga paham bahwa ada sebuah wacana dari pemerintah pusat terkait pengurangan. Untuk itu GOOL mendorong kepada pihak DPRD sebagai pengawasan dan nanti dilanjutkan kepada pemerintah Bandung Barat terutama PLT. Bupati Bandung Barat untuk bisa mempertimbangkan itu.
“Kami, mendorong kepada pihak DPRD supaya bisa merumuskan dan nanti di nota komisi harus diajukan. Nota komisi ini tentu tujuannya untuk bisa kerjasama dengan pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar senantiasa dipertimbangkan khususnya diwilayah Bandung Barat. Karena dari 3600 kalau ini terjadi penghapusan TKK efek negatifnya pun kami sangat khawatir apabila terjadi pemutusan hubungan kerja nanti tingkat pelayanan terhambat.Pribadinya pun tidak memiliki penghasilan dan menjadi ketelantaran secara ekonomi. Kami GOOL perduli terhadap kemanusiaan ini. “Pice Menegaskan.
Hal senada dilontarkan oleh ketua Pemuda Pancasila, Deniswara yang menyebut bahwa prinsipnya gerakan GOOL merupakan gerakan moral terhadap sumber daya manusia yang berada di Bandung Barat dalam hal ini yang sudah terekrut di Kabupaten Bandung Barat.
Namun, Deniswara menyarankan jika penghapusan diganti dengan perampingan dirinya lebih setuju. Itu pun, dilihat dari potensial TKK itu sendiri. Lebih condong kepada perampingan, artinya yang betul-betul TKK potensial itu perlu dipertahankan.
“Tapi kalau memang dengan penumpukan TKK yang jobnya tidak jelas itu kita setuju-setuju saja. Saya kira pemerintah pusat harus mempertimbankan nya kembali untuk mempertahankan sumber daya manusia yang memang betul mendorong program pemerintah untuk kemajuam Kabupaten Bandung Barat, “ katanya.
Dihubungi secara terpisah, ketua Komisi 1, Sunarya Erawan berpendapat jika TKK itu banyak yang sudah bekerja lama meskipun ada juga yang malas. Bagi yang betul-betul bekerja dan lama pengabdiannya itu ingin diprioritaskan seperti itu, kalua buat yang memang malas dan faktanya sdeperti itu ya, seperti apa harusnya
“Ya silakan rewad dan punishment yang benar,“ terangnya.
Pria yang akrab disapa Apih, berkeinginan semua TKK bisa terakomodir baik menjadi TKK, Outsourcing atau diberikan Pendidikan seperti BUMN yang nanti bisa disalurkan baik lewat jasa.
“Ini kan masyarakat kita harus mendapat haknya untuk hidup, harapan kami ingin semuanya diakomodir. Lebih alnjut Apih menjelaskan, kaitan soal TKK Komisi 1 DPRD KBB telah beberapa kali menggelar rapat, agar November 2023 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah siap. Kami mengadakan beberapa kali rapat sampai akhirnya semua lebih “ngeh” lagi, terakhir saya katakan ingat kita tinggal 17 bulan lagi sampai November 2023 sesuai PP 49 2018. Itu tinggal 17 bulan lagi, jangan sampai nati kelimpungan karna kita belum mengambil langkah yang tepat. Direspon positif baik oleh BKPSDM, baik oleh bagian organisasi dan lain sebaginya. Sekarang mereka sedang betul-betul menggarap nya. Kami akan mengawasi dan memantau jangan sampai ujung-ujungnya gelagapan karna belum ada persipan,“ paparnya.
Ditambahkan pula Apih, pemerintah wajib memberikan lapangan kerja sesuai Undang Undang Dasar. Semoga ada jalan keluar sehingga mereka adalah bagian rakyat Indonesia kalu dilihat UUD pemerintah wajib meberikan lapangan pekerjaan pada mereka jangan sampai diacuhkan.
Pantauan dilokasi audiensi diruang Badan Anggaram DPRD Kabupaten Bandung Barat, audiensi tersebut dipimpin langsung ketua DPRD KBB dihadiri Komisi 1 dan jajarannya serta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah KBB.(TM)
Discussion about this post