JAKARTA | WALIMEDIA – Upaya pengambilalihan paksa jabatan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) patut menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sipil. Bukan semata-mata persoalan internal partai, melainkan masalah integritas seseorang.
Demikian dikatakan Jovan Latuconsina, Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat dalam keterangan persnya yang diterima redaksi, Rabu (3/2/2021).
“Ini masalah integritas, karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi ada dugaan disalahgunakan,” tegas Jovan.
Jovan menuturkan upaya pengambilalihan paksa Ketum PD ini bukan isapan jempol belaka. “Kita punya berita acara perkara berdasakan laporan lebih dari delapan orang kader kita, hasil dari pertemuan mereka dengan sejumlah mantan kader, yang ternyata disitu juga dihadiri oleh KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko,” ungkap Jovan,
Terhadap oknum kader internal, jelas Jovan, tentu akan kita proses sesuai konstitusi (AD/ART) partai. Sementara terkait nama tokoh publik (Moeldoko), perlu diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo.
“Dalam pembicaraan dengan kader kami, terucap bahwa KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko sudah mendapat restu dari Presiden. Itulah (alasan) mengapa Ketum (Ketua Umum) PD Agus Harimurti Yudhoyono bersurat kepada Presiden. Kami yakin ini hanya pencatutan nama,” tandas Jovan.
Langkah-langkah ini (meminta klarifikasi dari presiden) dilakukan, lanjuta Jovan karena seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD Partai Demokrat di daerah marah. Mereka tidak terima kalau kepemimpinan yang sah, hasil aklamasi Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, diobrak abrik oleh oknum kader dan mantan kader, bahkan melibatkan pihak eksternal yang ada di lingkar kekuasaan.
“Bukanlah sifat seorang kesatria, jika hanya mau mengambil jalan pintas untuk mencapai keinginannya,” tandas Jovan yang juga lulusan Sekolah Staf dan Komando di Nanjing Army Command College, Tiongkok.
Kalau negara punya UU, maka Partai punya AD/ART sebagai landasan konstitusi untuk dipedomani. “Jika KSP Moeldoko benar-benar mencintai Partai Demokrat, sebagaimana yang dikatakannya saat konferensi pers Senin (1/2) malam, ya monggo mendaftar sebagai kader Partai Demokrat. Tapi ga bisa ujug-ujug menjadi Ketua Umum.”tandas Jovan.
Dalam keterangannya Jovan juga mengaku salut kepada AHY, Ketua Umum PD yang tidak mau menyebut nama Moeldoko ke hadapan publik meskipun kader memnintanya.
“Saya salut dan bangga dengan Ketum AHY. Ketika seluruh kader meminta agar Ketum membongkar saja nama KSP Moeldoko ke hadapan publik, namun beliau (AHY) memilih untuk tidak menyebutkan nama KSP Moeldoko. AHY bilang apapun kesalahannya, KSP Moeldoko itu senior saya di almamater.”pungkas Jovan.(bud)
Discussion about this post