BANDUNG, walimedia.com – Ketaatan masyarakat kepada hukum mampu mendorong sebuah negara menjadi lebih maju. Untuk itu, Menkum HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat seluruh daerah di Indonesia agar lebih taat hukum.
Menurut Yasonna, kesadaran hukum bagi masyarakat di level bawah menjadi aspek yang sangat penting. Selain mencegah terjadinya kerusuhan atau ketidaktertiban bermasyarakat, kesadaran hukum juga mampu membantu proses pembangunan secara nasional.
“Jika tidak taat hukum, maka bisa menjadi kerusuhan, ketidaktertiban. Orang akan melanggar, melakukan perbuatan sesukanya dan akan menghambat pembangunan nasional,” kata Yasonna usai Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan JDIH Award di Gedung Sate Bandung, Rabu (04/12/2019).
Selain itu, tingginya ketaatan hukum masyarakat di sebuah negara juga bisa berdampak pada perbaikan iklim investasi. Dengan taat terhadap hukum, masyarakat akan lebih mengetahui mana yang memang salah dan benar sesuai dengan aturan berlaku termasuk dari segi investasi.
“Masuknya modal asing dalam bentuk investasi menjadi sesuatu yang dibutuhkan negara saat ini agar pembangunan yang direncanakan bisa berjalan. Investasi ini penting dalam menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Dengan demikian, kesadaran terhadap hukum erat kaitannya dengan pembangunan, sehingga masyarakat di tingkat desa diminta menjadi pihak yang memberikan dukungan. Saat ini, ada 130 desa/kelurahan baru dari 96 kecamatan yang tersebar di 21 kabupaten/kota di Jawa Barat masuk kategori taat hukum.
Menurutnya, Kemenkumham juga tengah menyiapkan bantuan hukum dari 524 Organisasi Bantuan Hukum dan 1.400 paralegal yang akan membantu masyarakat. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan pengacara-pengacara untuk bisa membantu masyarakat yang terkena persoalan hukum.
“Jadi, ada pengacara misalnya jangan hanya mencari uang tapi sedikit waktumu pakailah untuk menolong orang-orang miskin di samping tentunya ada LBH dan kampus-kampus yang ada bantuan hukumnya,” tuturnya.(yon)
Discussion about this post