BANDUNG I WALIMEDIA – Ihwal Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah, akhirnya. KONI Jawa Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar menanda tangani nota kesepahaman (MoU) Pendampingan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah.
MoU antara KONI jabar dan BPKP Perwakilan Jabar berlangsung Kamis (8/6/2023) di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung.
Penanda tanganan MoU dilakukan oleh M. Budiana selaku Ketua Umum KONI Jabar dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Samono.
Seusai penantangan MoU, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Samono, menjelaskan bahwa nota kesepahaman tersebut terkait rencana akuntabilitas pengelolaan anggaran KONI Jawa Barat khususnya yang terkait dengan dana hibah.
Menurutnya, pihak BPKP bersama KONI Jawa Barat akan bekerja sama dalam peningkatan kapasitas ppengelolan dana hibah yang bertujuan ikut membantu meningkatkan prestasi, selain bisnis olahraganyapun bisa dicapai, ini semua tentu terkait dana hibah, dan itu bisa dipertanggungjawabkan.
“Jabar itu sudah dua kali juara PON, tahun depan kita berharap mampu juara untuk yang ketigakalinya. Namun yang penting dari itu bukan hanya juara olahraganya saja, tetapi pertanggung jawaban soal i dana hibah juga. Kita ambil istilah Jabar juara lahir, ” ujar Samono.
Menyangkut teknis kerjasamanya seperti apa, Samono mengatakan, semua tergantung kebutuhan karena teknis pengelolaan keuangan negara masih terbilang standar.
”Nantinya dari pihak KONI Jabar, siapa dan bagaimana yang perlu di upgrade apakah itu mengenai pengetahuan, teknis pertanggung jawaban keuangan seperti apa nanti akan sama -sama dijalankan dan dikerjakan, ” tutur Samono.
Dikesempatan yang sama, Ketua KONI Jabar , M Budiana menilai, kerja sama tersebut sangat bermanfaat khususnya bagi KONI Jawa Barat.
”Kerjasama ini sangat bermanfaat bagi KONI Jawa Barat karena di pemerintahan di Indonesia BPKP adalah badang pengawas keuangan dan pembangunan, dalam konteks pembangunannya kami turut membantu pemerintah Jawa Barat pembangunan SDM Keolahragaan dan kami membutuhkan sekali pendampingan dalam kontek akuntabilitas dana hibah yang sudah kami terima dan kami lanjutkan kepada cabor – cabor, ” kata Budiana..
Budiana mengaku tidak akan menunda waktu lagi untuk langsung menyertakan BPKP sebagai pendamping.
”Seperti kita ketahui, tahun ini pihak KONI Jabar sendiri telah menerima dana hibah, lalu seperti yang kami sampaikan juga KONI Jabar setiap empat tahun sekali menerima anggaran yang lebih besar untuk penyelenggaraan PON, karena itu dari sekarang kami ingin di coach dalam konteks akuntabilitas bagaimana cara mengelola keuangan yang akuntabel dalam konteks keuangan negara,” tutur Budiana..
Hadir pada kesempatan kerjasama itu jajaran pengurus KONI Jawa Barat antara lain, Yunyun Yudiana (Waketu II), Gunaryo (Waketu III) , Nandang Roekanda (Waketu IV,), Aan Johana (Waketu V) Ketua Harian, Arief Prayitno, serta Sekretaris Umum Gianto Hartono.
Adapun dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat hadir beberapa pejabat dan para stafnya.(den)
Discussion about this post