Dalam pertemuan ini membahas masa depan lembaga penyiaran yang dinilai sedang menghadapi tantangan berat akibat krisis ekonomi, perubahan kebijakan anggaran, dan tekanan dari media digital global.

Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet menyampaikan, saat ini terdapat 77 lembaga penyiaran di Kota Bandung, yang terdiri dari 42 radio dan sisanya televisi, termasuk yang tergabung dalam sistem siaran jaringan.

Namun, eksistensi lembaga-lembaga ini kian terancam. Ia menyoroti penutupan biro dan rencana pengurangan operasional oleh beberapa media.

“Kami sudah berkunjung ke Jakarta untuk meminta Kompas TV dan Transmedia tidak menutup biro mereka di Bandung. Ada tiga faktor penyebab ancaman ini: kontraksi ekonomi global yang menekan belanja iklan, realokasi anggaran pemerintah, dan revisi UU Penyiaran yang belum memihak lembaga penyiaran daerah,” kata Adiyana.

KPID Jabar juga mengajukan dua usulan konkret: perlindungan dari Pemkot Bandung terhadap lembaga penyiaran lokal, dan rencana menggelar sarasehan bersama pelaku penyiaran untuk memperkuat kolaborasi penyebaran informasi program pemerintah.

Lebih lanjut, Adiyana memaparkan hasil riset media habit di Jawa Barat yang menunjukkan bahwa generasi X dan Y masih mengandalkan TV dan radio sebagai rujukan utama klarifikasi informasi. Sementara generasi Z mulai beralih ke media sosial, meskipun kontennya sering kali tidak terpercaya dan rawan disinformasi.

Merespons hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung mendukung lembaga penyiaran arus utama (mainstream).

Farhan secara tegas menyoroti perlunya peran aktif KPID dalam pengawasan konten kekerasan seksual di media.

“Kami mohon KPID benar-benar galak dalam menertibkan media yang tidak sensitif memberitakan isu ini,” katanya.

Farhan juga menyampaikan inisiatif Pemkot Bandung dalam membentuk narasi komunikasi publik untuk mendorong literasi media masyarakat, termasuk pemahaman bahaya kecanduan gadget dan pentingnya pagar konservatif dalam dunia informasi.

“Kami terbuka bekerja sama dengan KPID dalam menyusun komunikasi publik yang tepat. Data hasil riset KPID sangat berguna, nanti kita pilah mana yang bisa dibagikan ke publik,” ujar Farhan.

Farhan juga mengatakan Disnaker Kota Bandung akan memfasilitasi para pekerja media yang terkena PHK untuk mendapatkan hak nya secara adil.

“Terkait layoff saya akan meminta Disnaker Untuk untuk melihat hal tersebut dan kemudian melakukan mediasi mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.

Audiensi ini diakhiri dengan kesepahaman antara KPID dan Pemkot Bandung untuk terus memperkuat peran lembaga penyiaran sebagai penjaga kualitas informasi publik, serta membangun kolaborasi lebih erat dalam penyebaran informasi pemerintah secara aman dan bertanggung jawab. ()**