BANDUNG, walimedia.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat menyoroti program “Buruh Juara” yang digagas Pemprov Jabar. KSPSI menyangsikan program yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat tersebut bisa diimplementasikan.
Dalam program “Buruh Juara”, Pemprov Jabar berencana menyediakan berbagai fasilitas bagi kaum buruh di kawasan industri di Jawa Barat. Mulai dari apartemen, transportasi, sembako, hingga pendidikan dan pelayanan kesehatan akan dipersiapkan untuk kesejahteraan buruh.
“Mau dibangun apartemen di mana, kemudian kalau transportasi di kawasan industri mana? Ini bukan berbicara Kota Bandung, tetapi berbicara Jawa Barat mulai dari Kabupaten/Kota Bekasi sampai Banjar, Indramayu,” kata Ketua KSPSI Jabar, Roy Jinto di Bandung, Senin (11/11/2019).
Baik tahun ini maupun tahun depan, kata dia, program Buruh Juara tidak akan bisa berjalan tanpa kajian mendalam. Terlebih, dirinya menilai perusahaan atau dunia industri belum tentu mau membangun berbagai fasilitas seperti yang direncanakan Pemprov Jabar.
“Jadi apartemen itu bukan solusi karena yang membuat apartemen itu siapa? Kalau dunia usaha, apakah dunia usaha mau mendirikan pabrik, kemudian dia harus bangun apartemen?,” kata dia.
Menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menjamin hak-hak kaum buruh di Jawa Barat dapat terlindungi dengan baik. Pihaknya meminta agar Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran untuk membuat sertifikasi kompetensi pekerja bagi kaum buruh.
“Kita minta APBD anggarkan ke sana supaya teman-teman pekerja yang sudah bekerja tidak kehilangan pekerjaan karena secara kompetensi punya sertifikat. Itulah salah satu bentuk Buruh Juara,” tuturnya.(yon)
Discussion about this post