BANDUNG I WALIMEDIA – Tahun 2023, merupakan tahun dimana semua cabang olahraga (cabor) akan menghadapi perhelatan Babak Kualifikasi (BK) menuju PON 2024, mendatang.
Tentu karena itulah dibutuhkan pengalokasian anggaran secepatnya bagi cabor guna mempersiapkan diri menghadapi BK yang rencananya akan dimulai pada bulan Mei mendatang.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi, Kamis (26/1/2023).
Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera {PKS) itu, Jawa Barat harus maksimal dan fokus untuk pemenangan di PON 2024 sakaligus mencetak hattrick.
Meskipun demikian, Abdul Hadi menyarankan agar pengalokasian anggarannya nanti tetap menggunakan mekanisme yang selama ini sudah berjalan.
“Selama ini sistem lewat KONI pemerataannya sudah terjadi, semua dapat, proporsional dan lain lain, nah jika ketika nanti disampaikan langsung kepada cabor akan ada resiko, pertama ada ketidakmerataan, kedua kalau masing-masing cabor mengajukan sendiri pengalaman kami melalui sistem itu banyak yang gagal jadi ada kekhawatiran cabor ini nanti merasa tidak punya anggaran nah itu yang akan mengganggu bahkan merugikan persiapan pemenangan di PON 2024 nanti, dan misalnya ada cabor A mengajukan tapi ternyata gagal ini yang ngeri, makanya sistem pengalokasian tetap harus melalui KONI sebagai lembaga yang diakui dan akan ada jaminan semua pasti dapat,” papar Abdul Hadi.
Ia menilai, mekanisme saat ini sudah bagus lalu jika nanti ada masalah dan kekurangan hanya tnggal diperbaiki.
“Dewan dalam hal ini Komisi V tidak dalam posisi mengambil alih kewenangan, itu kewenangan Dispora Jawa Barat, karena Dispora tahu persis mekanisme kewenangan itu, kami hanya akan menyepakati, menampung namun tidak akan memberi rekomendasi karena kewenangan ada di Dispora, silahkan nanti akan didalami oleh dinas teknisnya Dispora, kami akan tampung semua masukan dan ini amanah yang ada pada kami karena masalah tersebut adalah kebijakan eksekutif,” ujarnya.
Ia mengaku khawatir apabila mekanisme pengalokasian anggaran diberikan langsung kepada seluruh cabor.
“Kalau cabor ingin sendiri – sendiri justru kita ngeri, bayangkan jika tiba- tiba ada cabor yang tak dapat anggaran ujungnya atletnya malah kabur karena tak ada pembinaan. Kalau memang ada keluhan maka mari kita komunikasikan apalagi saat ini sudah ada pergantian pengurus maka bisa kita perbaiki, ” kata Abdul Hadi.
Jadi katanya, bahwa kewenangan alokasi anggaran ada pada mereka -Dispora & KONI Jawa Barat, maka itulah yang tetap dijalankan karena sudah sesuai sehingga pihak DPRD nantinya hanya akan mengoreksi jika memang ada yang tak sesuai.
“Sekarang, tugas kita, KONI dan cabor fokus ke hattrick di PON 2024 dan semua pastikan mendapat alokasi anggaran yang memadai sehingga bisa maksimal, dewan hanya tinggal menyetujui hasil pembicaraan terbaik antara Dispora dan KONI, memperbaiki kalau ada yang kurang dan tetap dengan formatif yang ada,” katanya. (den)
Discussion about this post