Menkopolhukam Pantau Tiga Tempat TPS Di Kota Bogor

Walimedia.com, BOGOR – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan(Menkopolhukam) Wiranto akan memantau tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bogor selain kota bogor  ada 25 kota lainya dengan pertimbangan khusus dan rahasia. pada Rabu (27/6).

Asdep 4 Kemenkopolhukam, Rudy Syamsir mengatakan, melihat secara fisik persiapan KPU Kota Bogor sangat diapresiasi karena cukup baik.

“Kami akan mendatangi 26 daerah yang sedang melaksanakan Pilkada Serentak dari 171 yang menyelenggarakan. Itu hanya sampel saja dan beberapa dari pertimbangan kami,” ungkapnya saat mengunjungi kantor KPU Kota Bogor pada Selasa (26/6) siang.

Ia mengaskan, meski dipantau, Kota Bogor bukan merupakan salah satu daerah yang rawan, bahkan terbilang kondusif.

“Pengamanan relatif lancar dan aman. Tapi kami tetap pantau,” tambah Rudy.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna mengatakan, persiapan KPU Kota Bogor masih dalam finalisasi, semua kebutuhan harus turun ke TPS untuk logistik Pilkada 2018.

Kondisi pengamanan bisa disesuaikan, petugas TPS kalau mengambil kotak suara disarankan diambil pagi-pagi dari kantor kelurahan wilayahnya. Kalau TPS jauh dari kelurahan disarankan diambil sehari sebelum tanggal 27 tetapi harus dipastikan keamanan kotaknya.

“Kami penyangga ibukota dan ada Istana Bogor maka dipilih untuk dipantau. Menkopolhukam melihat dari berbagai potensi, saya tidak bisa cerita kenapa Kota Bogor dipantau. Kota Bogor relatif aman,” ungkapnya.

Undang melanjutkan, di Kota Bogor dikhawatirkan adanya kampanye hitam, karena itu Panwaslu diharapkan memantau lebih intens. Saat ini saja Panwaslu mendapatkan spanduk yang mendiskreditkan salah satu calon.

“Itu bukan Pasangan Calon (Paslon), tetapi tunggal seorang calon. Mengangkat isu yang dahulu pernah terjadi, itu belum pasti black campain, hal ini bisa menggangu kondusifitas karena satu pihak tidak nyaman. Masyarakat bisa pro kontra dan bisa saling tersinggung,” tegasnya.

Undang menuturkan, seharusnya tim paslon memberikan masyarakat untuk menentukan pilihannya, alat peraga kampanye harus turun semua. Kecuali spanduk sosialisasi, kalau mengunggah ada empat paslon diperbolehkan.

Red