BANDUNG, walimedia.com – Sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar gagal bertemu dengan perwakilan DPRD Jabar guna membahas penolakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020. Padahal, mereka sebelumnya telah melayangkan surat untuk beraudiensi dengan DPRD Jabar.
Ketua KSPSI Jabar, Roy Jinto memaparkan, ajuan permohonan audiensi untuk Ketua DPRD Jabar diberikan 11 November yang kemudian didisposisi kepada komisi bersangkutan. Namun, Roy mengaku kecewa karena audiensi yang dijadwalkan hari ini dibatalkan sepihak tanpa pemberitahuan.
“Padahal disposisi sudah jelas, dari ketua (Taufik Hidayat) tanggal 15 (November) itu harus diterima. Tapi sampai saat ini satupun dari komisi V (lima) tidak nampak batang hidungnya termasuk ketua komisi itu tidak ada,” ujar Roy di Gedung DPRD Jabar, Senin (18/11/2019).
Roy mengatakan, kekecewaan pihaknya semakin bertambah ketika mendapat informasi jika seluruh anggota DPRD Jabar tengah melakukan lawatan ke luar daerah. Bahkan, kata dia, terdapat sejumlah anggota dewan yang sengaja pergi ke Bali hanya untuk melakukan rapat membahas anggaran.
“Kita sangat kecewa dengan sikap DPRD sebagai wakil rakyat. Artinya, ini wakil rakyat ada rakyatnya datang sejak jauh-jauh hari sudah kirim surat, ternyata kami terima informasi ada yang pelesiran ke Bali dengan rapat Banggar,” kata dia.
Adapun tujuan KSPSI beraudiensi dengan DPRD Jabar, kata dia, adalah untuk memastikan agar anggota legislatif bersama-sama dengan eksekutif mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Namun, kekecewaan harus dirasakan buruh karena aspirasi tidak tersampaikan.
“Padahal, harusnya ada salah satu pimpinan yang standby di DPRD. Gak boleh DPRD kosong semua, gak ada. Terus kalau ada masyarakat yang ngadu ketemu siapa?,” kata dia.
“Kita sangat kecewa kepada teman-teman DPRD yang baru dilantik belum ada satu tahun, tetapi sudah mencerminkan tidak aspiratif kepada masyarakat buruh di Jawa Barat,” imbuhnya.
Dengan demikian, Roy menyatakan, pihaknya akan melakukan unjuk rasa pada 21 November mendatang karena audiensi dinilai tak penting lagi dilakukan. Ketiadaan anggota DPRD Jabar dalam audiensi yang telah dijadwalkan, menjadi penanda jika legislator siap menemui massa pengunjuk rasa.
“Kita sudah baik-baik datang, tapi tidak diterima. Sekarang kita balik mereka yang harus datang kepada rakyatnya yang memberikan mandat, yang memberikan hak suaranya untuk diwakili,” tuturnya.
“Jadi, jangan cuma diwakili kemewahannya saja, mobil mewah, jalan-jalan mewakili rakyat, tapi ketika ada rakyat yang mengadu juga harus diterima,” tandasnya.(yon)
Discussion about this post