SUKABUMI, (WM) – Sebanyak 98 pejabat eselon III dan IV di ligkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dilantik. Pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. Selasa,(27/02) menjadi sorotan para kalangan, pasalnya pelaksanaan pelantikan itu ditengah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
Namun Walikota Sukabumi M.Muraz mengatakan, pelantikan ini tidak sama sekali menyalahi aturan serta tidak ada kaitan dengan politik. Bahkan Muraz menegaskan proses pelantikan itu sudah ada izin dari kementrian dalam negeri (kemendagri).”Yang penting dapat izin dari Kemendagri secara tertulis, karena organisasi ini harus berjalan mengingat banyak yang pensiun. Ukurlah dari
aturan secara faktual, susah kalau ngukur dari diri sendiri mah, yang jelas ini untuk mengisi kekosongan jabatan,”ungka Muraz.
Apalagi lanjut Muraz, daftar pejabat pensiun di Kota Sukabumi tergolong banyak, sehingga ketika tidak diisi bagaimana bisa pemerintahan bisa berjalan.
“Itu kebutuhan, yang pensiun itu banyak. Ini contohnya untuk Kecamatan dan Kelurahan,kalau tidak bagimana bisa membantu pelaksanaan pilkada pada KPU dan Panwaslu. Urusan pilkada jelas PNS boleh milih tapi harus netral. Kalau PNS selalu dicurigai memihak ini dan itu,sudah saja negara membuat aturan PNS tidak usah mempunyai hak pilih seperti TNI Polri,” jelasnya.
Menurut Muraz,kaitannya mutasi pejabat ditengah perhelatan pilkada di kota Sukabumi memang berkaitan namun tetap berkaitan dengan pelayanan yang kembali lagi mengatasi kekosongan untuk melayani masyarakat.”Emang ada kaitannya, untuk melayani. Intinya pensiunan harus diganti karena pelayanan kepada masyarakat bisa terhambat kalau pensiunan tidak diganti,” ucapnya.
Muraz menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan atas dasar yang sembarang, semuanya berdasarkan aturan.”Semuanya juga atas persetujuan kementrian, dari 101 yang diajukan, hanya 98 yang mendapatkan rekomendasi, smentara tiga pejabat lainya belum memenuhi,”ujarnya.
Sementara itu, Salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi Irwan Setiawan mengatakan, adanya pelantikan ini sudah biasa, namun momentnya tidak tepat karena akan pilkada. Tapi, pelanitkkman ini juga sudah mendapatkan ijin dari kemendagri, sehingga tidak menjadi masalah.”Wajar jika pelantikan ini ada dinamika, apalagi saat ini sedang perhelatan Pilkada,”singkatnya. (Ardan)
Discussion about this post