Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama membangun kota yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas tantangan perkotaan modern.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang sangat rentan terhadap bencana, khususnya gempa bumi akibat keberadaan sesar Lembang.

Namun, selama ini belum ada badan khusus yang menangani kebencanaan secara terpadu.

“Bandung ini kota yang sangat vulnerable terhadap bencana, tetapi baru sekarang kita membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebelumnya, semua penanganan kebencanaan, termasuk penanganan binatang liar seperti ular yang masuk ke rumah warga, ditangani oleh Dinas Kebakaran,” ujar Farhan.

Ia mengungkapkan itu saat acara diskusi panel bertajuk “Sesar Lembang: Memperkuat Kesiapsiagaan Multi-Bencana” di kampus Deakin Lancaster Indonesia Jalan Moh. Toha, Cigereleng, Kota Bandung, Kamis, 15 Mei 2025.

Farhan mengungkapkan, pendirian BPBD Kota Bandung pada 2025 merupakan hasil perjuangan panjang antara pemerintah eksekutif dan legislatif.

“Apapun keinginan eksekutif, kalau legislatif tidak menyetujui, tidak akan terwujud. Baru tahun ini DPRD Kota Bandung menyetujui pembentukan BPBD,” tambahnya.

Farhan menutup sambutannya dengan harapan agar kolaborasi internasional ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan aksi nyata.

“Membangun kota tangguh bencana harus dimulai dari masyarakat yang tangguh bencana. Saya sangat berharap kolaborasi dengan Pemerintah Inggris ini dapat memperkaya pengetahuan, kapasitas, dan aksi nyata di lapangan,” harapnya.

Diskusi panel tersebut turut dihadiri oleh Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Matthew Downing.

Dalam kesempatan itu, Downing menyebut pentingnya kemitraan berbasis riset untuk menyusun peta jalan penanggulangan risiko bencana jangka panjang, khususnya di kawasan Cekungan Bandung yang dihuni lebih dari 8 juta jiwa.

“Kami telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai sektor, termasuk pengembangan kota, pembiayaan hijau, energi terbarukan, budaya, dan pelatihan bahasa Inggris. Kunjungan ini memperkuat komitmen Inggris dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia,” kata Downing.

Selain membahas penanggulangan bencana, kunjungan Downing juga menandai peluncuran modul e-learning keamanan siber bertajuk “Kelas Siber IKM: Bisnis Aman Terlindungi”.

Modul ini dikembangkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari pelatihan kesadaran keamanan siber yang digelar di Bandung pada 2023.

Modul tersebut dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan praktis mengenai kebersihan siber (cyber hygiene), manajemen kata sandi, pemulihan data, dan perlindungan aset digital. Tujuannya adalah meningkatkan ketangguhan pelaku usaha kecil terhadap ancaman digital yang kian kompleks.

Downing juga menghadiri lokakarya Program APEX, yang diselenggarakan oleh International Finance Corporation (IFC) dan didanai oleh Departemen Keamanan Energi dan Nol Bersih Inggris (DESNZ). Program ini bertujuan mendukung perencanaan kota hijau dan memperkuat aksi iklim di wilayah Jawa Barat. ()**