Pengusaha Turki Lirik Produk Kopi Asal Kabupaten Bandung

BANDUNG I WALIMEDIA – Dinas Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Bandung menyebut produk kopi asal Kabupaten Bandung dilirik oleh asosiasi pengusaha asal negara Turki.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan hal tersebut bermula saat delegasi PT Java Preanger Lestari Mandiri sebagai perusahaan yang mengelola korporasi kopi Kabupaten Bandung membuka peluang pasar ke negara tersebut.

“Memang tugasnya (perusahaan) adalah mencari pasar-pasar baru. Karena pasar yang sudah ada maupun pasar lokal, seperti koperasi dan kelompok tani masing-masing sudah punya jalur pemasaran kopi sendiri,” kata Tisna di Bandung, Jumat (26/8/2022).

Setelah itu, peluang tersebut ditindaklanjuti oleh Tisna bersama timnya ke Turki pada beberapa waktu lalu guna potensi pasar di Turki. Menurutnya sudah ada pengusaha di Kabupaten Bandung yang berminat untuk menjadi offtaker atau penjamin hasil produksi kopi.

“Kita telah bertemu dengan asosiasi pengusaha muslim Turki, yang membawahi lebih dari 200 usaha. Jadi kerjasama sesama muslim menjadi dasar. Itu yang menjadi semangat kita karena sesama muslim,” katanya.

Dia menilai pasar-pasar yang memiliki potensi baru itu berada di luar negeri. Pasalnya, kata dia, pemasaran kopi di dalam negeri sudah berjalan mulai ke kafe-kafe dan lainnya. “Petani kita harus punya kemampuan ekspor kopi ke luar negeri, di antaranya ke Australia, Jepang, Eropa, Karibia, Maroko, Turki dan negara lainnya. Ada delegasi dari Kementerian yang datang ke Turki, dan Turki sangat antusias. Karena Turki merupakan gerbang pemasaran bagi seluruh produk untuk Afrika Utara dan Eropa,” katanya.

Adapun menurutnya perwakilan dari Turki pun sempat datang ke Kabupaten Bandung untuk meninjau perkebunan kopi. Di samping itu, menurutnya perwakilan dari Turki itu pun tertarik dengan busana muslim asal Kabupaten Bandung.

Sehingga ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk memanfaatkan momen tersebut. Nantinya, kata dia, Pemkab Bandung pun bakal meneken nota kesepahaman terkait kerjasama.

“Jadi harus dari pebisnis atau dunia usaha. Bisa saja Kadin atau pengusahanya. Atau bila memungkinkan BUMD yang bergerak di bidang perdagangan bisa menjadi fasilitas pemerintah dalam bidang usaha,” kata Tisna. (na/den)