BANDUNG | WMOL – Dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 ini Pemerintah Kota (Pemkot) terus berusaha merangsang kreativitas dan inovasi para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan kuliner Sultan Agung.
Dengan merangsang kreativitas dan inovasi, sekaligus penataan ini diharapkan menjadi semangat baru bagi pedagang kuliner Sultan Agung.
“Mudah-mudahan para pedagang dan pembeli merasa aman dan nyaman. Insyallah semakin sehat. Sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tumbuh. Syukur-syukur teman-teman PKL ini bisa naik kelas, punya toko atau lainnya yang lebih besar,” ucap Yana saat peresmian penataan kuliner Sultan Agung, Senin (15/11/2021).
Penataan PKL di Sultan Agung ini buah kolaborasi Pemkot Bandung melalui Satgasus PKL bersama Lions Club Bandung Ceria. Selain membuat area berjualan yang lebih rapi dan aman, juga turut menghadirkan tujuh set meja dan kursi untuk mendukung kenyamanan pembeli.
Yana berharap, para pedagang tetap perhatikan regulasi Pemkot Bandung. Penataan ini sebagai upaya untuk tetap memfasilitasi masyarakat, namun tetap harus berpegang pada aturan dan ketentuan.
“Karena bagaimana pun para PKL ini menempati trotoar yang merupakan hak pejalan kaki. Dan di sini kita lihat pejalan kaki tetap dihargai masih ada tempat dan pedagang bisa ada kesempatan berjualan,” ujarnya.
Terkait landasan aturan ini, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)Kota Bandung, Atet Dedi Handiman menuturkan, regulasi PKL sudah tertera di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
Untuk kawasan kuliner Sultan Agung ini masuk ke kategori zona kuning. Sehingga, 20 pedagang ini bisa tetap berniaga namun tetap dengan ketentuan yang berlaku.
“Misalnya trotoar hak prjalan kaki diutamakan, kebersihan dan segala macam, waktu berjualan pukul 08.00-21,00 WIB. Tapi mereka ini dari sore juga sudah ada yang selesai. Petunjuknya sudah jelas juga diatur lebih rinci di Perwal 32 Tahun 2019,” kata Atet.
Selain kartu keanggotaan, lanjut Atet, pedagang kuliner Sultan Agung juga mendapat program dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pedagang, termasuk pengakomodiran pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Diberikan cuma-cuma dan tidak bayar premi selama tiga bulan. Selanjutnya, pedagang bisa membayarnya secara mandiri. Di Kota Bandung program kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk 1.000 pedagang. Salah satunya di Sultan Agung,” imbuhnya.(bud)
Discussion about this post