KOTA BANDUNG | WALIMEDIA – Kabar membanggakan datang dari pemerintah kota Bandung yang meraih predikat A terkait reformasi birokrasi.
Hal ini diketahui melalui pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait hasil evaluasi birokrasi (RB) tahun 2023. Evaluasi RB dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah, Selasa(6/2/2024).
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil meraih predikat A (Memuaskan) dengan indeks 83,58. Hasil ini merupakan yang pertama diperoleh Pemkot Bandung setelah tahun 2022 meraih predikat BB dengan indeks 75,18.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung, Tono Rusdiantono Hendroyono mengapresiasi nilai A pada Reformasi Birokrasi yang diraih Kota Bandung.
Ia menyebut, nilai A yang diraih, merupakan sejarah yang ditorehkan, karena baru pertama kali diperoleh Pemkot Bandung.
“Sejarah ini, kita belum pernah mendapatkan A untuk Reformasi Birokrasi. Alhamdulillah tahun ini kita bisa meraih hasil maksimal dengan mendapatkan predikat A,” ujarnya, Rabu(7/2/2024).
“Kita sudah bekerja keras atas Arahan pak Pj Wali Kota, Pak Sekda. Itu kerja optimal yang bisa kita wujudkan. Ini kerja bersama seluruh OPD, karena mencapai itu tidak bisa sendiri,” imbuhnya.
Tono mengatakan, selain 8 bidang perubahan birokrasi, ada dua bidang yang mendongkrak nilai RB Kota Bandung, yakni penyederhanaan birokrasi dan sistem merit.
Selain itu, komitmen dan peran pimpinan dalam menciptakan kondisi birokrasi yang optimal dan profesional menjadi faktor pendorong dalam reformasi birokrasi.
“Jadi ini penyederhanaan birokrasi dan sistem merit yang kita lakukan. Inii yang mendongkrak nilai kita. Kita buat sistem baru ada penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja yang dilakukan,” katanya.
Ia mengatakan, dengan hasil ini akan menjadi pemacu Pemkot Bandung untuk terus memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.
“Dengan hasil ini tentunya menjadi pemacu kami untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar RB berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi yang dulunya berdasarkan aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berdasarkan kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.
“Sebagaimana Arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila terselesaikan akan mempercepat dampak nyata,” ujarnya.
Pada tahun 2023, Anas mengatakan, tematik RB ada 4 fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas Presiden Jokowi yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. (*)
Sumber : Humas Pemkot Bandung
Discussion about this post