BANDUNG. walimedia.com – Sejumlah kader Partai Hanura Versi OSO secara mengejutkan melakukan aksi melepas seragam serta menyatakan pengunduran diri pada acara Rakorda Jabar ketika acara baru saja dibuka oleh Ketua Hanura Jabar versi OSO yaitu Aceng Fikri. Di hadapan Aceng Fikri kader Hanura yang terdiri dari engurus DPD Jabar, beberapa DPC terutama DPC Kota Bandung, 16 Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga Pengurus Tingkat Kelurahan menyatakan mundur dari partai besutan Oesman Sapta Odang tersebut.
Ketika acara akan dibuka telah muncul interupsi dari beberapa peserta Rakorda, bahkan seorang kader Hanura kemudian melepas seragam/atribut partai yg dikenakannya dan langsung keluar dari ruangan acara. Tindakan ini lantas diikuti juga oleh sejumlah kader Hanura untuk keluar dari ruangan serta tidak mengikuti Rakor tersebut.
Dalam penjelasannya sewaktu mengklarifikasi kepada media, para kader Hanura tersebut beralasan, “Dualisme kepengurusan yang belum jelas yang banyak menguras energi kami, serta tidak kami dapatkan kepemimpinan yang berintegritas juga berkomitmen, itulah mengapa kami merasa harus melakukan ini”, tegas Deny Zaelani mewakili pengurus yang lain.The Newton Hotel,Jl. R.E. Martadinata No.223, Sabtu (28/4)
Sementara di tempat terpisah, Giri MQ Wakil Ketua Bidang Organisasi Hanura Jabar Versi Daryatmo (Bambu Apus) ketika dikonfirmasi oleh awak media tentang situasi tersebut mengatakan, “Ya itu suatu keniscayaan sebenarnya. Dalam organisasi apapun terutama partai politik, aspek Leadership (kepemimpinan) adalah hal yang vital. Turunan dari leadership ini diantaranya adalah keteladanan”, menurut Giri.
“Jika model kepemimpinan di pusat sebutlah bermodel “X”, maka besar kemungkinan gaya atau karakter yang tak jauh berbeda akan terjadi serta dilakukan pula di daerah-daerah sebagai sub-ordinasi struktur organisasi. Terlebih jika berani melibas atau tidak mempedulikan AD/ART, ya sebagai sebuah akibat kita tidak perlu kaget jika terjadi ketidakteraturan, kisruh, chaos, karena AD/ART itu prinsipnya pondasi dasar keteraturan serta panduan yuridis suatu organisasi. Untuk itu saya katakan situasi tersebut suatu keniscayaan. Sebagai contoh, entah unik entah aneh ketika seorang Ketua Umum Partai Politik mencalonkan DPD-RI, dimana organisasi yang dipimpinnya membuka pendaftaran bagi calon-calon DPR-RI karena memang salurannya begitu berdasar undang-undang, sementara hakekatnya DPD-RI itu kan non-partisan”, ungkap Giri menambahkan.]
FK
Discussion about this post