CIANJUR, Walimedia.com – Usut punya usut salah satu gebrakan Kementrian Sosial (Kemensos) yakni program keluarga harapan (PKH) di Cianjur tidak tepat sasaran. Program yang ditujukan bagi rakyat miskin ini, dinilai sejumlah pihak belum benar-benar mengena. Akibatnya, kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur didatangi ratusan masa dari Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Jum’at (25/05/2018).
DPK SPRI Cianjur mengambil sikap untuk mendatangi dinsos, lantaran didasari oleh hasil penelusuran lapangan yang pihaknya miliki. Selama ini SPRI merasa banyak ditemukan masalah pada survei penerima PKH. Proses pendataan disinyalir tidak dilakukan secara faktual di lapangan. Melainkan berdasarkan kedekatan emosional tim penyurvei serta kepentinga kelompok saja.
Kenyataan yang SPRI jumpai di hampir seluruh wilayah Cianjur, sebagian besar warga miskin tidak pernah mengetahui ataupun merasakan peninjauan oleh instansi pemberi bantuan di atas. SPRI menduga data penerima bantuan hanya mengandalkan informasi yang didapat dari RT atau tokoh masyarakat, sehingga hasilnya pun tidak objektif.
Ketua DPK SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi Agan menyebutkan, metode survei yang didalangi unsur kepentingan pribadi serta kelompok tidak sesuai aturan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Aturan tersebut, mengharuskan seorang fakir miskin yang belum terdaftar dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.
“Bantuan ini sudah digaris bawahi ditujukan bagi rakyat miskin. Maka jelas warga yang benar-benar kekurangan harus dijadikan sasaran program. Supaya cita-cita negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga terwujud,” sebutnya.
Rudi berpendapat, jika teknis pelaksanaan penyerapan data belum berubah, maka besar kemungkinan program ini rentan diselewengkan. Kemudian dia juga menilai kelemahan Kementrian Sosial pada program ini dikarenakan tidak adanya sosialisaai kepada warga mengenai tata cara atau mekanisme untuk mendapatkan program PKH dan Rastra.
“Pada dasarnya pemerintah yang mewakili negara mempunyai cita-cira mensejahterakan setiap penduduknya. Maka dari itu dibesutlah beragam program pengentasan kemiskinan. Tapi kalau tidak dibarengi dengan sosialisasi serta pengawasannya menjadi cuma-cuma,” cetusnya.
Tak cukup sampai di sana, kata Rudi, penderitaan warga miskin masih berlanjut, sebab mereka sangat minim mendapat informasi tentang detail bantuan apa saja yang didapat dari PKH dan rastra. Akibatnya sistem yang diharapkan mampu membahagiakan pun, malah balik menyengsarakan rakyat.
“Bentuk lemahnya sistem bantuan ini yaitu sering terjadinya penyelewengan. Di lapangan tak jarang kami temukan data penerima PKH dan rastra yang sama sekali tidak termasuk dalam kategori miskin,” bebernya.
Beberapa keganjilan pada PKH ini, membuat hati Rudi beserta rekan-rekannya tergerak. Mereka meminta adanya perbaikan terhadap sistem pelaksanaan mulai dari pemungutan data penerima bantuan, hingga pendistribusiannya.
“Kita semua berharap Dinsos Kabupaten Cianjur sebagai kepanjangan tangan dari Kemensos, mampu melaksanakan program secara profesional dan objektif,” tandasnya.
Eky/FK
Discussion about this post