Bandung, Walimedia – Kegiatan Reses yang dilakukan salah satu anggota anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat di Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Rabu (6/6/2018) seharusnya mendapat dukungan dari kepala aparat kewilayahan setempat. Tapi hal itu tidak terjadi di dikarenakan adanya dugaan dan kekhawatiran kegiatan reses tersebut bermuatan kampanye politik.
Dalam kegiatan tersebut, Lurah Cijawura dan Camat Buah Batu tidak terlihat hadir meskipun lebih dari 300 konstituen berharap kedatangannya bersama para pemangku kebijakan kewilayahan untuk menyampaikan aspirasi dan solusi dari permasalahan yang ditemui di lapangan.
Pria yang akrab disapa kang Upep itu mengatakan, kegiatan resenya tersebut murni menjaring keluhan dan aspirasi masyarakat untuk kemajuan Kota Bandung.
Terlebih menurutnya, kegiatan reses diatur dalam undang-undang, sebagaimana setiap anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat wajib turun ke masyarakat, maka aparat kewilayahan juga ikut guna menampung berbagai permasalahan dan aspirasi masyarakat.
“Saya pribadi sangat menyayangkan, padahal kehadiran aparat kewilayahan sangat penting pada kegiatan reses karena dapat melihat apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Jadi darimana datangnya alasan dugaan kampanye tersebut,” ujarnya usai Reses di Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah-Batu, Kota Bandung, Rabu (6/6).
Politisi NasDem tersebut, menuturkan bahwa banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat mulai dari aspek keberlangsungan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Terlebih, menurutnya saat ini merupakan momen penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimana sangat banyak masyarakat yang miskin yang ingin mengetahui prosedur
medapatkan surat keterangan tanda miskin (SKTM) untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Oleh karena itu, Ia menilai bahwa kegiatan reses dapat menjadi momen terbaik bagi aparat kewilayahan, dalam menjawab berbagai keluhan terkait pelayanan dari masyarakat. Dimana dapat saling bersinergi dalam lingkup tiga pilar, yakni masyarakat, kepolisian, dan aparat kewilayahan.
“Sebenarnya kalau lurah dan camat bisa hadir disini, maka menunjukan adanya upaya mekanisme sosialisasi bagaimana aparat kewilayahan akan mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat. Seperti saat ini salah satu contoh yang muncul, adalah keluhan pembuatan SKTM bagi masyarakat kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD NasDem Kota Bandung, Herry Mos menilai kekhawatiran aparat kewilayahan akan dijadikannya kegiatan reses sebagai ajang kampanye tidak tepat. Karena kalau memang sampai terjadi demikian, pihaknya dapat menegur bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang.
“Kegiatan reses ini kan dijamin oleh undang-undang sebagai bagian dari tanggung jawab, jadi tidak ada persoalan dan kalau ada pelanggaran bisa dilaporkan. Tapi ini belum juga apa-apa sudah berprasangka buruk kepada kegiatan ini,” ujar Herry di lokasi yang sama.
Herry menjelaskan, kehadirannya dalam kegiatan reses tersebut, dalam rangka memantau dan melihat bagaimana interaksi dan komunikasi yang dibangun anggotanya dengan masyarakat. Karena bukan hanya membawa nama DPRD tapi juga partai.
“Saya berharap kedepan perlunya ada koreksi bersama, terkait pemahaman kegiatan reses ini. Sehingga setiap anggota dewan yang hendak menggelar reses dapat difasilitasi dan didukung oleh seluruh aparat kewilayahan,” tambahnya.
AB
Discussion about this post