BANDUNG, walimedia.com – Pembentukan komponen cadangan pertahanan militer dari kalangan pelajar yang akan dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus melalui tahapan yang jelas.
Selain itu, hendaknya ditimbang terlebih dahulu seberapa urgensi pembentukan komponen cadangan militer tersebut, disertai data kajian potensi ancaman.
“Nah apakah butuh cadangan militer? Ya kita harus lihat dari potensi ancamannya dulu. Itu (kajian) yang sedang kita tunggu,” tutur Adian Napitupulu, Politisi PDIP saat ditemui di Bandung, Minggu (17/11/2019)
Hingga saat ini, kata Adian, DPR belum menerima hasil kajian terkait potensi ancaman ketahanan negara dari Kemenhan. Padahal, program tersebut harus melalui beberapa tahap kajian sebelum akhirnya dikeluarkan sebagai program.
“Harusnya kan disajikan dulu datanya. Potensi ancaman begini, yang akan kita hadapi begini. Apakah militernya bentuknya intervensi fisik, invasi fisik, atau bukan? Apakah pakai proxy atau tidak?,” ujar Adian.
Selain itu, Adian memaparkan, segala program kementerian akan berkaitan dengan kebijakan penyusunan anggaran. Bahasan tersebut, tidak lepas dari DPR dikarenakan penambahan maupun pengurangan anggaran harus dibicarakan dengan legislatif.
“Langkah yang akan dilakukan itu, pasti akan terkait dengan anggaran. Nah sehingga dia tidak bisa lakukan sendiri. Dia harus bicarakan dengan DPR, karena kalau anggarannya bertambah, sementara keuangan kita tidak cukup, kan harus dibicarakan,” paparnya.(yon)
Discussion about this post