Vaksin COVID-19 Sinopharm Disetujui WHO

JENEWA I WALIMEDIA – Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaan obat milik negara China, Sinopharm, pada Jumat (7/5) disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk penggunaan darurat. 

Vaksin tersebut telah diberikan kepada ratusan juta orang di China dan di tempat-tempat lain, dan merupakan vaksin pertama yang dikembangkan oleh negara non Barat yang mendapat dukungan dari WHO.

Ini juga pertama kalinya WHO memberikan persetujuan penggunaan darurat bagi vaksin China untuk penyakit menular apa pun.

Sebelumnya pada a​​​​wal pekan ini, para ahli WHO secara terpisah menyatakan kekhawatiran tentang kualitas data yang diberikan perusahaan tentang efek samping.

Daftar darurat WHO adalah sinyal bagi regulator nasional bahwa suatu produk aman dan efektif.

Daftar itu juga memungkinkan vaksin Sinopharm untuk dimasukkan dalam COVAX, program global untuk menyediakan vaksin terutama bagi negara-negara miskin, yang mengalami masalah pasokan.

“Ini memperluas daftar vaksin COVID-19 yang dapat dibeli COVAX, dan memberi kepercayaan pada negara-negara dalam mempercepat persetujuan peraturan mereka sendiri, serta untuk mengimpor dan mengelola vaksin,” ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Penasihat senior WHO Bruce Aylward mengatakan terserah pada Sinopharm untuk mengatakan berapa banyak dosis vaksin yang dapat diberikan perusahaan farmasi tersebut untuk program COVAX.

“Mereka berusaha untuk memberikan dukungan yang penting, dengan menyediakan sejumlah besar dosis (vaksin) sementara pada saat yang sama juga mencoba melayani penduduk China,” ujar Aylward.

Sebelumnya, WHO telah memberikan persetujuan darurat untuk vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna.

China telah menyebarkan sekitar 65 juta dosis vaksin Sinopharm dan sekitar 260 juta dosis suntikan Sinovac. Kedua vaksin tersebut telah diekspor ke banyak negara, terutama di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, yang banyak di antaranya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan vaksin yang dikembangkan di negara-negara Barat. (rtr/esa)