Logo BeritaKini
bolt Terkini
 Dinkes Kota Bandung Penanggung Jawab Pelaksanaan Perda P3SBPS
REGIONAL

Dinkes Kota Bandung Penanggung Jawab Pelaksanaan Perda P3SBPS

person

Wartawan

Redaksi

Editor

Redaksi

Kamis, 13 November 2025 | 16:18 WIB

BANDUNG | WALIMEDIA.ID, -- Dinas Kesehatan Kota Bandung akan menjadi penanggung jawab operasional atau pelaksanaan perda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual (P3SBPS).


Hal ini disampaikan drg. Susi Sulastri, anggota Pansus (panitia khusus) 14 DPRD Kota Bandung saat diminta tanggapan terkait progres pembahasan raperda P3SBPS, Rabu (12 November 2025).


"Meski pada pelaksanaannya tentu kelak akan melibatkan kerja sama lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung," jelas Susi.


Untuk diketahui, DPRD Kota Bandung kini tengah membahas perda P3SBPS lewat pansus 14, yang diketuai Radea Respati dan Wakil Ketua Untung Tanuwidjaja, serta beranggotakan drg. Susi Sulastri, Elton Agus Marjan, Agus Hermawan, Muhammad Reza Panglima Ulung, Nina Fitriani, Agung Firmansyah Sumantri, Indri Rindani, Muhammad Syahlevi Erwin Apandi dan Yoel Yosafat, kini sedang memabahas perda P3SBPS Kota Bandung.


Rancangan perda (raperda) P3SBPS ini, kata Susi, akan mengurai beberapa hal, mulai dari pencegahan, rehabilitasi hingga jenis penyimpangan.


“Perda ini nanti akan menjelaskan berbagai hal mulai dari upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga jenis-jenis penyimpangan yang dimaksud. Salah satunya juga akan dibentuk satgas penanganan penyimpangan perilaku seksual,” tutur Susi.


Melalui perda ini, kata Susi, pemerintah kota (pemkot) Bandung akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan mitigasi dan pengendalian perilaku seksual berisiko.


“Harapannya, dengan adanya perda ini kita bisa mencegah dan mengendalikan perilaku seksual berisiko di Kota Bandung. Jadi ketika muncul hal-hal kecil yang mengarah ke sana, kita bisa segera mengantisipasi dan melakukan langkah mitigasi,” imbuhnya.


Tidak Ada Pasal Sanksi


Pada kesempatan sama, Susi mengungkapkan jika pada perda yang tengah dibahas wakil rakyat, tidak memuar pasal tentang sanksi bagi para pelaku. Pasalnya perda berfokus pada aspek pencegahan dan pengendalian semata.

“Raperda ini sifatnya preventif, jadi tidak ada sanksi. Tujuannya lebih kepada edukasi, rehabilitasi, dan upaya pencegahan,”pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (*)


forum Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini.