JAKARTA | WALIMEDIA.ID – Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki posisi strategis karena
berhadapan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat di tingkat desa dan
kelurahan. Selain menjaga ketenteraman dan ketertiban, Satlinmas turut membantu
masyarakat menghadapi bencana, mendukung berbagai kegiatan sosial, serta
mengantisipasi potensi kerawanan yang dapat mengganggu kehidupan bersama.
Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. menyampaikan hal tersebut kepada awak media pada Senin, 5 Oktober 2026 di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul Apel Akbar dan Pengukuhan DPD-DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali yang berlangsung di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
Dalam
kegiatan tersebut, ribuan anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat
(ASLINMAS) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dari
seluruh Bali mengukuhkan komitmen untuk memperkuat perlindungan masyarakat
sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Pengukuhan tersebut juga
menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan,
pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan.
Burhanuddin
mengukuhkan jajaran DPD dan DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali di hadapan
ribuan peserta. Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Manggala
Utama Pacalang Bali, serta sekitar 1.000 pacalang dari berbagai wilayah Bali
turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Burhanuddin
menegaskan bahwa pengukuhan organisasi tidak boleh berhenti pada seremoni
kelembagaan. Ia meminta seluruh pengurus dan anggota menjadikan mandat tersebut
sebagai tanggung jawab moral untuk memberikan pengabdian nyata kepada
masyarakat, bangsa, dan negara.
“Pengukuhan
pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan untuk
mengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Menurut
Burhanuddin, Satlinmas merupakan representasi nyata semangat gotong royong yang
tumbuh di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh anggota perlu mengedepankan
integritas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan agar predikat sebagai
pelindung masyarakat diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata, bukan sekadar
menjadi identitas organisasi.
Di
sisi lain, ABPEDNAS memiliki posisi penting dalam memperkuat demokrasi dan tata
kelola pemerintahan desa. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa dalam menyerap,
menyuarakan, dan mengawal aspirasi masyarakat.
“ABPEDNAS
menjadi rumah besar bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa serta sebagai mitra
pemerintah desa yang memberikan suara bagi aspirasi masyarakat desa,” kata
Burhanuddin.
Ia
menilai penguatan tata kelola pemerintahan desa harus berjalan seiring dengan
peningkatan keamanan dan ketahanan sosial masyarakat. Pembangunan desa dan
pembangunan kota, menurutnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Desa
adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah
nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan dan kearifan lokal tetap
hidup dan terjaga,” ujarnya.
Karena
itu, Burhanuddin mendorong pemerintah desa, BPD, dan Satlinmas memperkuat
kolaborasi untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Ia juga
mengingatkan seluruh pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS agar menjaga integritas
serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun
kelompok.
Menurutnya,
kepercayaan publik merupakan modal utama bagi organisasi yang bekerja di tengah
masyarakat. Setiap pengurus dan anggota harus menghindari tindakan yang dapat
mengikis kepercayaan tersebut serta menjalankan seluruh amanah organisasi
secara bertanggung jawab.
Sementara
itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan
Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, menjelaskan posisi
strategis ASLINMAS dan ABPEDNAS dalam kehidupan sosial serta pemerintahan desa.
ASLINMAS menaungi unsur perlindungan masyarakat, sedangkan ABPEDNAS menjadi
wadah bagi anggota BPD yang memiliki fungsi penting dalam tata kelola
pemerintahan desa.
Reda
mengatakan kedua organisasi dapat menjadi bagian penting dari kekuatan
masyarakat desa dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat tata kelola
pemerintahan dan keuangan desa. “Ini merupakan komponen-komponen warga yang ada
di desa-desa untuk bisa menjaga, pertama keamanan dan juga tata kelola keuangan
desa,” jelasnya.
Menurut
Reda, keberadaan asosiasi dari tingkat daerah hingga nasional dapat memperkuat
koordinasi sekaligus menyatukan kepentingan anggota. Langkah tersebut juga
membuka ruang bagi ASLINMAS dan ABPEDNAS untuk menyampaikan kebutuhan
masyarakat desa secara lebih terorganisasi kepada pemerintah.
Reda
menyoroti masih adanya perbedaan kebijakan maupun fasilitas bagi anggota
Satlinmas di berbagai daerah. Melalui wadah organisasi yang lebih terkoordinasi,
ia berharap kebutuhan anggota dapat diperjuangkan secara sistematis sekaligus
mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil.
Selain
memperjuangkan kepentingan anggota, ASLINMAS dan ABPEDNAS juga memiliki peluang
besar menjadi penghubung antara program pemerintah pusat dan kebutuhan
masyarakat desa. Kedua organisasi dapat membantu memastikan berbagai program
pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar turun
hingga tingkat desa dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sejumlah
program pemerintah, menurut Reda, memiliki potensi untuk dikembangkan di
tingkat desa. Program tersebut antara lain budidaya ikan tematik dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan masyarakat melalui tanggung
jawab sosial perusahaan atau CSR, serta perluasan akses beasiswa dari
kementerian terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.
“Dengan
berkumpulnya dan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada
di pusat bisa kita tarik ke bawah, ke desa-desa,” kata Reda.
Reda
menambahkan bahwa ASLINMAS dan ABPEDNAS telah membuka peluang kerja sama dengan
sejumlah kementerian untuk memperkuat implementasi berbagai program pemerintah
di tingkat akar rumput. Kolaborasi tersebut diarahkan agar program pembangunan memiliki
sasaran yang lebih jelas, tepat guna, dan mampu memberikan manfaat secara
langsung kepada masyarakat desa.
Pengukuhan
ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali tidak sekadar menandai terbentuknya struktur
organisasi di tingkat daerah. Momentum tersebut sekaligus mempertegas agenda
untuk membangun kekuatan masyarakat desa melalui penguatan perlindungan
masyarakat, representasi aspirasi warga, serta tata kelola pemerintahan yang
lebih baik.
Dari
Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Bali, agenda tersebut memperlihatkan
pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pemangku
kepentingan dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan sinergi yang
konsisten, ASLINMAS dan ABPEDNAS diharapkan mampu menjadi kekuatan sosial yang
menjaga ketertiban sekaligus mempercepat hadirnya manfaat pembangunan hingga ke
desa-desa di seluruh Indonesia.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
Ketegasan RI Tangani Karhutla di KTT ke-49 ASEAN: 17 Konsesi Dicabut, 104 Perusahaan Diselidiki
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
AI Percepat Layanan Penempatan, Pengantar Kerja Tetap Berperan Utama
Presiden Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan
Kemnaker Gandeng Perhimpunan Ergonomi Indonesia Cegah Bahaya di Tempat Kerja
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!