Logo BeritaKini
bolt Terkini
Dari 30 T Potensi Zakat Jabar, Baru Terhimpun Rp621 M
REGIONAL

Dari 30 T Potensi Zakat Jabar, Baru Terhimpun Rp621 M

person

Wartawan

Redaksi

Editor

Redaksi

Rabu, 24 Desember 2025 | 08:56 WIB


BANDUNG | WALIMEDIA.ID - Potensi ekonomi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Jawa Barat bisa mencapai angka puluhan triliunan rupiah. Akan tetapi realisasi penghimpunan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat hingga saat ini baru menyentuh sekitar 6% dari potensi yang ada.


Demikian diungkapkan Ijang Faisal, Wakil Ketua I Baznas Jawa Barat (Jabar) saat ia menjadi narasumber dalam Basa Basi Podcast  yang digelar Pokja PWI Kota Bandung, Senin (22 Desember 2025). 


Menurut Ijang, kesenjangan besar antara potensi dan realisasi ini merupakan tantangan sekaligus peluang strategis untuk mengakselerasi zakat sebagai instrumen pembangunan yang efektif.


"Potensinya sangat besar, tapi realisasi penghimpunan zakat oleh kita bersama Baznas kota/kota se-Jabar baru sekitar Rp621 miliar dari 30 triliunan. Padahal sebetulnya potensi penghimpunan zakat kita bisa mencapai angka yang jauh lebih tinggi lagi, bahkan setara dengan APBD Jawa Barat," jelas Ijang Faisal.


Baznas: Legalitas dan Kepercayaan Publik


Ijang menegaskan, Baznas berdiri di atas dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkannya di bawah Kementerian Agama. 


Hal ini membedakannya dengan lembaga pengumpulan dana sosial lainnya yang diatur UU berbeda. Oleh karena itu ditegaskannya, legalitas ini menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.


"Jadi, Baznas ini lembaga resmi non-struktural. Kewajiban kami jelas yakni menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah dengan amanah," tegasnya.


Fleksibilitas dan Kemudahan: "Hak Salur" Bagi Muzaki


Pada saat sama Ijang menjelaskan, salah satu inovasi BAZNAS Jabar untuk menarik potensi zakat adalah kemudahan dan fleksibilitas pembayaran kepada para muzaki (pembayar zakat). 


Masyarakat tidak hanya dapat membayar ZIS dengan mudah melalui berbagai kanal digital dan UPZ (unit pengelola zakat) yang tersebar, tetapi juga memiliki "Hak Salur".


Menurut Ijang, mekanisme penyaluran zakat terbilang sederhana, yakni setelah membayar zakat ke Baznas, muzaki dapat pula mengajukan permohonan tertulis untuk menyalurkan dana zakatnya kepada pihak atau program tertentu di lingkungannya. 


Setelah itu tim Baznas kemudian akan melakukan verifikasi kelayakan penerima untuk memastikan penyaluran tepat sasaran sesuai syariat.


"Jadi prosesnya tercatat, akuntabel, namun kebutuhan sosial di sekitar pembayar zakat tetap terpenuhi. Ini justru bagus, karena menunjukkan bahwa Islam itu solutif dan dana umat dikelola dengan profesional," jelas Ijang seraya menambahkan penyaluran dari Baznas bahkan bisa lebih besar dari besaran zakat yang dibayarkan muzaki.


Literasi Zakat dan Perubahan Paradigma


Rendahnya realisasi penghimpunan, menurut Ijang, lebih disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman dan literasi masyarakat. Banyak yang sudah berzakat, tetapi menyalurkannya secara mandiri, sehingga tidak terekapitulasi dalam data potensi nasional. Selain itu, persepsi bahwa zakat hanya untuk konsumsi (habis pakai) juga masih dominan.


"Kami mendorong perubahan paradigma. Zakat bukan sekadar kewajiban hablumminallah, tetapi juga menjadi instrumen solusi sosial (hablumminannas) yang bisa memberdayakan," ujarnya.


Untuk itu, strategi utama ke depan adalah intensifikasi literasi dan sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk bermitra dengan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan media.


Menuju Zakat Sebagai Kekuatan Pembangunan


Menutup paparannya, Ijang Faisal mengungkap pesan yang menggugah. Ia menegaskan bahwa zakat yang dikelola secara baik, transparan, dan akuntabel dapat menjadi kekuatan besar dalam pembangunan sosial-ekonomi.


Dengan komitmen pada transparansi, inovasi layanan, dan program pemberdayaan yang strategis, Baznas Jabar berupaya mendorong realisasi potensi ZIS yang masih sangat besar, mengubahnya dari sekadar angka potensi menjadi kekuatan nyata untuk kesejahteraan masyarakat. 


"Zakat itu bukan hanya kewajiban agama, tetapi harus menjadi instrumen solusi sosial. Jika APBD dan APBN adalah perangkat pembangunan negara, maka dana ZIS yang terhimpun di Baznas adalah perangkat untuk mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam mengatasi kemiskinan," pungkasnya.(red)


forum Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini.