Indonesia Dituntut Berani Ambil Langkah Taktis Ubah Tatanan Ekonomi Baru

JAKARTA | WALIMEDIA.ID, - Dinamika perekonomian global yang terus diguncang oleh ketidakpastian menuntut Indonesia untuk segera melakukan evaluasi mendasar terhadap kompas strategi pembangunan nasionalnya. 

Mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperkokoh fondasi sektor riil domestik dinilai hanya akan menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap gejolak eksternal. 

Indonesia kini didorong untuk berani mengambil langkah taktis, berpindah dari zona pertumbuhan tinggi yang semu menuju sebuah tatanan ekonomi baru yang mandiri dan berdaulat.

Pandangan strategis tersebut dikemukakan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana (FEB UMB) sekaligus Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Agus Herta Sumarto. 

Dalam analisisnya, ia mengibaratkan pengelolaan ekonomi sebuah negara layaknya taktik dalam memenangkan pertandingan olahraga besar.

"Dalam dunia sepak bola, kemenangan sering kali ditentukan oleh keberanian mengubah strategi. Ketika pola permainan lama tidak lagi efektif, pelatih melakukan penyesuaian taktik, mengganti pemain, bahkan mengubah formasi untuk mengejar hasil yang lebih baik," ujar Agus Herta Sumarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu 10 Juni 2026.

Menurut Agus, logika analogi sepak bola tersebut berlaku sepenuhnya dalam konteks pembangunan ekonomi saat ini. 

Ketika lingkungan global bergeser secara ekstrem dan berbagai kelemahan struktural yang lama mulai terlihat ke permukaan, sebuah negara dituntut untuk berani mengevaluasi strategi yang selama ini dijalankan.

"Tujuannya bukan menafikan keberhasilan masa lalu, melainkan memastikan bahwa pembangunan mampu menjawab tantangan masa depan," tegas Ekonom INDEF tersebut.

Rapuhnya Fondasi Akibat Ketergantungan Global

Agus membeberkan catatan kritis mengenai perjalanan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir. 

Ia tidak menampik bahwa strategi pembangunan nasional masa lalu terbukti sukses mencetak angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. 

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut menyimpan kerentanan besar karena dibangun di atas asumsi yang kurang kokoh mengenai integrasi pasar global.

"Selama puluhan tahun Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi dengan keyakinan bahwa keterbukaan pasar, investasi, dan integrasi global pada akhirnya akan membawa bangsa ini menuju kemakmuran. Sebagian keberhasilan memang tercapai. Namun semakin sering dunia diguncang krisis, semakin jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan ketahanan ekonomi," jelasnya secara rinci.

Lebih lanjut, ia memaparkan salah satu anomali struktural yang nyata terjadi pada sektor industri nasional. Meskipun proses industrialisasi tampak berkembang, kenyataan di lapangan menunjukkan struktur penopangnya masih sangat rapuh dan bergantung pada pasokan luar negeri.

"Industrialisasi berkembang, tetapi sebagian besar masih bergantung pada bahan baku, komponen, mesin, dan teknologi impor. Akibatnya, ketika nilai tukar rupiah melemah atau rantai pasok global terganggu, biaya produksi nasional ikut melonjak dan daya saing industri domestik tertekan," kata dosen FEB UMB ini.

Kerapuhan struktural ini, lanjut Agus, juga menjalar kuat ke sektor pembiayaan pembangunan nasional. Indonesia dinilai terlalu lama mengandalkan arus modal asing guna menutup kebutuhan investasi domestik, termasuk dalam menyiasati defisit transaksi berjalan yang berulang kali terjadi melalui instrumen modal portofolio jangka pendek (hot money).

"Dalam kondisi normal, strategi ini memang mampu menyediakan likuiditas dan pembiayaan yang dibutuhkan perekonomian. Namun ketika terjadi gejolak global, modal yang masuk dengan cepat dapat pula keluar dengan cepat," paparnya memperingatkan.

Ia meminta pengambil kebijakan mengambil pelajaran berharga dari sejarah kelam masa lalu, khususnya saat badai krisis finansial menerjang kawasan Asia akhir abad lalu.

"Pengalaman krisis Asia tahun 1997–1998 maupun berbagai episode gejolak pasar keuangan global menunjukkan bahwa fondasi ekonomi yang terlalu bergantung pada arus modal jangka pendek sangat rentan terhadap perubahan sentimen investor internasional. Ketika kepercayaan pasar menurun, nilai tukar tertekan, pasar keuangan bergejolak, dan ruang kebijakan pemerintah menjadi semakin sempit," tambahnya.

Menjadi Pengendali, Bukan Sekadar Peserta Globalisasi

Agus menyoroti langkah Indonesia yang cenderung membuka diri terhadap arus globalisasi ekonomi tanpa terlebih dahulu membentengi diri dengan pilar-pilar domestik yang memadai. 

Akibatnya, alih-alih meraup keuntungan optimal dari keterbukaan tersebut, kapasitas produksi nasional justru kerap tertinggal.

"Integrasi perdagangan dan keuangan global memang membawa banyak manfaat, tetapi manfaat tersebut tidak selalu terdistribusi secara merata apabila kapasitas produksi nasional, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi belum cukup kuat. Akibatnya, Indonesia menjadi peserta dalam arus globalisasi, tetapi belum sepenuhnya menjadi pengendali arah perjalanannya," cetus Agus.

Oleh karena itu, ia melihat agenda kemandirian yang saat ini mulai didorong oleh pemerintah sebagai sebuah tindakan koreksi strategis yang sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan struktural menahun.

"Dalam konteks itulah agenda kemandirian yang saat ini mulai didorong pemerintah dapat dipahami bukan semata-mata sebagai pilihan ideologis, melainkan juga sebagai koreksi strategis terhadap sejumlah kelemahan struktural yang selama ini belum terselesaikan. Kemandirian pangan, energi, dan teknologi pada dasarnya merupakan upaya memperkuat fondasi ekonomi agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal yang berada di luar kendali nasional," tuturnya.

Nasionalisme Ekonomi yang Sehat Sebagai Kunci

Agus memberikan catatan penting agar tidak terjadi salah kaprah dalam menerjemahkan konsep kemandirian ekonomi. 

Menurutnya, konsep mandiri sama sekali tidak merujuk pada praktik proteksionisme ekstrem atau isolasi diri dari pergaulan internasional.

"Kemandirian bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional atau menolak investasi asing. Sebaliknya, kemandirian berarti membangun kemampuan domestik yang cukup kuat sehingga hubungan dengan dunia internasional berlangsung dalam posisi yang lebih setara. Negara tetap terbuka terhadap perdagangan, investasi, dan kerja sama global, tetapi tidak lagi berada dalam posisi ketergantungan yang berlebihan," urai Agus.

Guna memuluskan transisi menuju tatanan ekonomi baru ini, Agus mendorong urgensi penanaman semangat nasionalisme ekonomi yang sehat di tengah-tengah masyarakat. 

Ia menekankan bahwa gagasan ini murni bersifat rasional demi keberlangsungan kedaulatan bangsa.

"Nasionalisme ekonomi bukanlah sikap anti-asing, melainkan keberpihakan yang rasional terhadap kepentingan nasional. Bentuknya dapat berupa kebanggaan menggunakan produk dalam negeri yang berkualitas, dukungan terhadap industri nasional, peningkatan penggunaan komponen lokal, serta tumbuhnya kecintaan terhadap mata uang rupiah sebagai simbol kedaulatan ekonomi bangsa," sebutnya.

Ia kemudian mencontohkan kisah sukses sejumlah negara raksasa Asia yang berhasil melakukan lompatan kelas menjadi kekuatan ekonomi dunia berkat perpaduan kebijakan yang tepat dan loyalitas kolektif masyarakatnya terhadap produk lokal.

"Dalam banyak kasus, negara-negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan bukan hanya karena memiliki kebijakan industri yang tepat, tetapi juga karena masyarakatnya memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan bangsanya sendiri. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok membangun industri nasionalnya tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui kebanggaan kolektif terhadap produk dan kemampuan domestik," imbuhnya.

Nilai Tukar Hanyalah Cermin Fondasi Riil

Agus Herta Sumarto memaparkan refleksi mendalam mengenai hakikat kekuatan ekonomi sebuah bangsa. 

Ia menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar mata uang bukanlah indikator utama yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari kekuatan sektor riil domestik.

"Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa kuat mata uangnya, melainkan oleh seberapa besar kemampuannya memenuhi kebutuhan strategisnya sendiri. Nilai tukar hanyalah cermin. Yang menentukan isi pantulannya adalah kemampuan bangsa memproduksi pangan, menguasai energi, dan mengembangkan teknologi," jelas Agus.

Ia menambahkan bahwa rekam jejak sejarah telah membuktikan bahwa kemakmuran finansial yang semu tidak akan mampu bertahan lama tanpa ditopang oleh kemandirian produksi yang nyata di sektor-sektor vital.

"Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar tidak lahir karena mereka memiliki mata uang yang kuat atau pasar keuangan yang besar. Mereka menjadi besar karena memiliki kemampuan memproduksi apa yang mereka butuhkan, menguasai teknologi yang menentukan masa depan, serta membangun ketahanan ekonomi yang tidak mudah diguncang oleh perubahan arah angin global," ungkapnya.

Kini, di tengah pergeseran peta geopolitik dan ekonomi dunia, Indonesia dihadapkan pada ujian kecepatan untuk berbenah diri. Momentum perubahan tatanan global harus dimanfaatkan sebagai titik balik akselerasi kemandirian nasional.

"Tatanan ekonomi dunia sedang berubah. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia harus berubah, melainkan seberapa cepat kita mampu memperkuat fondasi kemandirian nasional. Sebab pada akhirnya, bangsa yang benar-benar merdeka bukanlah bangsa yang paling kaya, melainkan bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatan ekonominya sendiri," pungkasnya.(red).*