Logo BeritaKini
bolt Terkini
KDM Gandeng PII Ajak Perbaharui Angkutan Umum dan Sejahterakan Sopir
REGIONAL

KDM Gandeng PII Ajak Perbaharui Angkutan Umum dan Sejahterakan Sopir

Wartawan

Sekar Arum Rahmawati

Editor

Redaksi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:45 WIB


BANDUNG | WALIMEDIA.ID, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak para insinyur di Indonesia untuk berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kemacetan hingga banjir, melalui penerapan keahlian teknik yang berlandaskan kode etik profesi.


Pria yang akrab disapa KDM itu menilai, persoalan sehari-hari yang dihadapi masyarakat membutuhkan solusi teknis yang tepat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sistem transportasi perkotaan yang belum tertata optimal.


KDM mendorong pembaruan angkutan umum, khususnya angkutan kota (angkot), agar lebih modern, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pengemudi.


“Tidak usah lagi setor pada tuannya, tetapi dibuat karakter wilayah, di mana nanti mobilnya ramah lingkungan, ramah anak, ramah ibu hamil, kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi para sopir,” kata KDM dalam acara 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bandung, Selasa (20/10/2026).


Menurut KDM, persoalan transportasi di sejumlah kota di Jawa Barat perlu ditangani melalui perencanaan yang lebih baik. Karena itu, ia akan mendiskusikan rencana pembaruan angkutan umum tersebut bersama PII untuk mencari konsep yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.


Selain transportasi, KDM menekankan pentingnya penerapan kode etik dalam profesi keinsinyuran. Ia menilai, kesalahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan teknis yang berdampak pada masyarakat harus dibahas secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.


“Di dunia kedokteran itu ada malapraktik dan kemudian nanti itu dibahas di dewan etik dan kemudian ada sanksi. Para insinyur ini sebenarnya sama dengan dunia kedokteran. Problem yang terjadi diakibatkan salah perencanaan, salah teknis engineering pengelolaan itu harus secara terbuka diomongin itu siapa,” paparnya.


KDM berharap PII memperkuat peran dewan etik dalam menegakkan standar profesional. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik, menurutnya, dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari sanksi ringan hingga berat, termasuk blacklist bagi insinyur yang terbukti melanggar ketentuan profesi.


“Ke depan PII akan lebih kuat pengaruh etik agar orang bekerja itu dalam tiga hal, yaitu demi ketuhanan, demi kemanusiaan dan demi keadilan,” ujarnya.


Sementara itu, Ketua Umum PII Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie menyatakan kesiapan organisasinya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk dalam pengembangan sistem transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.


Ilham menjelaskan, pembaruan angkot perlu tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian para pengemudi. Dalam konsep yang tengah didorong, pengemudi diharapkan memiliki peluang untuk menjalankan usaha transportasinya sendiri, sehingga dapat berperan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


“Transportasi umum dalam bentuk angkot ini memang kita mencari sesuatu yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep secara umum tetap ada lapangan pekerjaan untuk para pengemudi angkot. Jadi konsep telah diubah, pengemudi angkot ke depan mereka seperti UKM, dia akan memiliki sendiri,” kata Ilham.


Ia menambahkan, transformasi angkutan umum juga mencakup penggunaan kendaraan listrik dan penerapan standardisasi. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan transportasi yang lebih modern sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.


Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan komunitas insinyur, pembaruan transportasi di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya menjawab persoalan mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan angkutan umum. (arm)

forum Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini.