TAMIANG LAYANG | WALIMEDIA.ID, – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghadirkan kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PAS). Program ini diharapkan memberikan keringanan kepada masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tamiang Layang, Komarudin, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan program pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
"Program PAS diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat atau wajib pajak untuk memperoleh pengurangan maupun penghapusan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Di Kabupaten Barito Timur, penyebarluasan informasi mengenai program ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengetahui adanya kebijakan tersebut sekaligus memahami ketentuan dan mekanisme pemanfaatannya.
Program PAS dijadwalkan berlangsung hingga Juni 2027. Masyarakat diimbau mencari informasi lebih lanjut melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengetahui persyaratan dan ketentuan yang berlaku.(HS/Cak)
Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja
Bandung-Yogyakarta Perkuat Kolaborasi Ekonomi Kreatif, UMKM Buka Akses Pasar Antardaerah
Sektor Ritel Jadi Penggerak Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung
Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong Pengentasan Pengangguran melalui Pelatihan Vokasi Digital Marketing
Wamenaker: Kompetensi Teknisi Ponsel Harus Jawab Kebutuhan Industri
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!