JAKARTA | WALIMEDIA.ID, - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tak pandang bulu, orang dekat Presiden Prabowo pun tidak kebal hukum.
Salah satu buktinya adalah Dadan Hindayana, mantan anggota tim sukses Prabowo yang sempat diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo tak melindungi ketika Dadan terjerat kasus korupsi.
"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9).
Prabowo juga menyebut penyitaan aset Hotel Sultan sebagai contoh. Meski dimiliki oleh Pontjo Sutowo yang merupakan kawannya, hukum tetap dijalankan dengan tegas.
"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ucapnya.
Begitu pula saat Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019. Ia melarang orang-orang dekatnya untuk berbisnis dengan Kementerian Pertahanan demi menghindari konflik kepentingan.
"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," ia menuturkan.
Hal yang sama dilakukan Prabowo saat menjadi Presiden. "Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," kata Prabowo
Bagi Prabowo, kepentingan rakyat di atas segala hal. "Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," tegasnya.(red)
Ketegasan RI Tangani Karhutla di KTT ke-49 ASEAN: 17 Konsesi Dicabut, 104 Perusahaan Diselidiki
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
AI Percepat Layanan Penempatan, Pengantar Kerja Tetap Berperan Utama
Presiden Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan
Kemnaker Gandeng Perhimpunan Ergonomi Indonesia Cegah Bahaya di Tempat Kerja
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!