JAKARTA | WALIMEDIA.ID, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan status Timothy Ivan Triyono sebagai Staf Khusus di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tidak akan memengaruhi proses hukum kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
Ini disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 20 Agustus 2025 lalu.
Budi menekankan setiap penanganan perkara di Komisi Antirasuah selalu didasarkan pada bukti yang ada.
"Tentu tidak berpengaruh ya, tentu tidak berpengaruh. Karena setiap penanganan perkara di KPK berangkat dari alat bukti," kata Budi.
Budi menyatakan komitmen pemberantasan korupsi yang diusung pemerintah juga sejalan dengan kerja KPK yang mengintegrasikan penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
"Bicara terkait dengan komitmen Presiden ya, terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi, tentu kita tidak dibatasi terkait dengan upaya penindakan saja," ucapnya.
Dia menegaskan KPK terus melakukan langkah ofensif tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga melalui kajian pencegahan di berbagai sektor vital.
"Seperti sumber daya alam, kemudian pelayanan publik, kemudian di sektor-sektor yang tidak hanya strategis tapi juga dekat dengan hajat hidup masyarakat banyak," katanya.
Menurut Budi, kerja-kerja KPK saat ini diarahkan agar integrasi antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan berjalan seimbang. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan lembaga pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
Sebelumnya, Timothy Ivan Triyono disebut terlibat dalam pusaran kasus suap perkara di Mahkamah Agung (MA) melalui relasi dengan Heryanto Tanaka.
Dia pun telah menyetorkan uang sebesar Rp200 juta ke rekening penampungan KPK sebagai bentuk pengembalian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. (*)
Ketegasan RI Tangani Karhutla di KTT ke-49 ASEAN: 17 Konsesi Dicabut, 104 Perusahaan Diselidiki
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
AI Percepat Layanan Penempatan, Pengantar Kerja Tetap Berperan Utama
Presiden Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan
Kemnaker Gandeng Perhimpunan Ergonomi Indonesia Cegah Bahaya di Tempat Kerja
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!