JAKARTA | WALIMEDIA.ID – Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H.,
M.Tr.Opsla., CHRMP., muncul sebagai salah satu figur yang dinilai layak
dipertimbangkan dalam agenda pembenahan penegakan hukum nasional, khususnya
untuk memperkuat perlindungan terhadap kekayaan negara. Namanya mengemuka di
tengah tuntutan publik agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dipimpin oleh
sosok yang memiliki keberanian, integritas, pengalaman penegakan hukum, serta
kemampuan menghubungkan pemberantasan korupsi dengan upaya menyelamatkan sumber
daya strategis Indonesia.
Nazali Lempo kepada awak media di Jakarta pada Jumat (11/9/2026)
mengatakan bahwa tuntutan tersebut berangkat dari amanat Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Amanat konstitusi tersebut kembali menjadi perhatian ketika kekayaan
negara masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari korupsi, penyelundupan,
penambangan ilegal, manipulasi perizinan hingga penyalahgunaan kewenangan.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, mencakup wilayah
laut yang luas, mineral, energi, hutan, tanah serta berbagai sumber daya
strategis lainnya. Namun, besarnya potensi tersebut belum selalu berbanding
lurus dengan tingkat kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh
masyarakat, sehingga persoalan pengelolaan dan pengawasan sumber daya nasional
menjadi bagian penting dari agenda penegakan hukum.
Persoalannya bukan semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya,
melainkan juga pada kemampuan negara mengawasi dan melindunginya dari
praktik-praktik ilegal. Ketika hukum gagal mencegah kebocoran kekayaan negara
atau terlambat menindak jaringan yang mengambil keuntungan secara melawan
hukum, kerugian yang ditanggung masyarakat pada akhirnya jauh lebih besar
daripada sekadar angka yang tercatat dalam laporan keuangan negara.
Kebocoran kekayaan negara membawa konsekuensi langsung terhadap kualitas
kehidupan masyarakat. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan,
kesehatan, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan dan
perlindungan sosial berpotensi hilang ketika sumber daya nasional dikuasai oleh
jaringan kepentingan yang bekerja di luar koridor hukum.
Karena itu, amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari
kualitas penegakan hukum. Kekayaan negara tidak akan mampu memberikan manfaat
maksimal bagi rakyat apabila korupsi, kejahatan sumber daya alam,
penyalahgunaan kewenangan dan praktik pencucian hasil kejahatan tidak ditangani
secara serius dari hulu hingga hilir.
Dalam konteks tersebut, Kejaksaan Agung memiliki posisi fundamental
dalam memastikan hukum bekerja untuk melindungi kepentingan negara dan
masyarakat. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi
juga harus diarahkan untuk menelusuri hasil kejahatan, membekukan dan merampas
aset yang berasal dari tindak pidana, memulihkan kerugian negara, serta
memastikan hasil pemulihan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kepentingan
publik.
Latar belakang Nazali Lempo menjadi salah satu alasan namanya
mendapatkan perhatian dalam wacana tersebut. Pengalaman kepemimpinan,
pendidikan hukum, serta pengalaman dalam penegakan hukum maritim memberikan
perspektif yang menghubungkan persoalan hukum dengan keamanan nasional dan
perlindungan terhadap kekayaan Indonesia, khususnya di wilayah laut yang
menjadi salah satu kawasan strategis nasional.
Salah satu pengalaman yang dinilai relevan adalah penanganan dugaan penyimpangan
bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal patroli. Kasus semacam itu menunjukkan
bahwa korupsi dalam pengadaan atau distribusi logistik negara tidak dapat
dipandang hanya sebagai persoalan administrasi atau kerugian finansial, karena
dampaknya dapat menjalar langsung kepada kemampuan negara dalam menjalankan
fungsi pengawasan dan perlindungan wilayah.
Ketika BBM kapal patroli diselewengkan atau dikurangi untuk memperoleh
keuntungan pribadi, negara menghadapi kerugian berlapis. Selain kehilangan uang
negara, kemampuan operasional kapal untuk melakukan patroli ikut berkurang,
sehingga pengawasan terhadap wilayah laut menjadi lebih lemah dan celah
tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kejahatan, termasuk
penyelundupan dan pencurian sumber daya alam.
Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan penegakan hukum
yang tidak melihat suatu tindak pidana secara terpisah dari dampaknya terhadap
kepentingan nasional. Pemberantasan korupsi, perlindungan sumber daya alam,
keamanan wilayah, penguatan institusi negara dan kesejahteraan masyarakat pada
akhirnya merupakan bagian dari satu rangkaian kepentingan yang saling
berkaitan.
Dalam gagasan pembenahan penegakan hukum yang dikaitkan dengan Nazali,
integritas aparat menjadi salah satu fondasi utama. Penguatan pengawasan
internal, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam penanganan perkara,
pemberantasan kejahatan sumber daya alam, serta optimalisasi pemulihan aset
negara menjadi bagian penting dari arah perubahan yang dibutuhkan untuk menghadapi
pola kejahatan yang semakin kompleks.
Tuntutan terhadap sosok seperti Nazali juga tidak semata-mata berkaitan
dengan pergantian figur di pucuk pimpinan Kejaksaan Agung. Aspirasi tersebut
mencerminkan harapan agar lembaga penegak hukum memiliki kepemimpinan yang
mampu membersihkan internal institusi, menindak pelanggaran tanpa pandang bulu,
menjaga independensi penegakan hukum, serta memastikan hasil kejahatan yang
berhasil diselamatkan benar-benar kembali kepada negara.
Pada saat yang sama, keputusan mengenai pengangkatan Jaksa Agung tetap
merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam negara demokrasi, masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan
pandangan mengenai kualitas kepemimpinan yang dianggap mampu menjaga hukum
sekaligus melindungi kekayaan negara.
Aspirasi tersebut semakin relevan ketika masyarakat menuntut agar
kekayaan alam Indonesia tidak berhenti menjadi angka dalam statistik potensi
ekonomi, tetapi benar-benar dikonversi menjadi kesejahteraan publik. Penegakan
hukum yang efektif harus mampu memastikan bahwa kekayaan negara tidak menjadi
sumber keuntungan bagi segelintir pihak yang menyalahgunakan kekuasaan,
melainkan menjadi modal pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat
luas.
Dari titik tersebut, nama Nazali Lempo muncul dalam perbincangan
mengenai kebutuhan akan kepemimpinan penegakan hukum yang berani, berintegritas
dan memiliki perspektif strategis terhadap kepentingan nasional. Pengalamannya
di bidang hukum dan maritim dinilai relevan dengan tantangan Indonesia yang
tidak hanya menghadapi korupsi konvensional, tetapi juga kejahatan yang
berkaitan dengan sumber daya alam, logistik negara, wilayah perbatasan dan
kekayaan laut.
Pada akhirnya, tuntutan publik kembali bermuara pada satu pesan
konstitusional: kekayaan negara adalah amanat untuk kemakmuran rakyat. Untuk
memastikan amanat tersebut berjalan, Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang
kuat, pengawasan yang efektif, pemulihan aset yang maksimal dan kepemimpinan
yang berani mengambil tindakan terhadap siapa pun yang merugikan negara.
Kekayaan negara milik rakyat. Hukum harus menjaganya, dan penegakan
hukum harus memastikan hasilnya kembali kepada rakyat.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
Ketegasan RI Tangani Karhutla di KTT ke-49 ASEAN: 17 Konsesi Dicabut, 104 Perusahaan Diselidiki
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
AI Percepat Layanan Penempatan, Pengantar Kerja Tetap Berperan Utama
Presiden Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan
Kemnaker Gandeng Perhimpunan Ergonomi Indonesia Cegah Bahaya di Tempat Kerja
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!