Logo BeritaKini
bolt Terkini
Pansus 16 Dorong Masyarakat Jadi Bagian Utama dalam Sistem Pengelolaan Sampah
Andri Rusmana, Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung,(dok.koran gala)
PEMERINTAHAN

Pansus 16 Dorong Masyarakat Jadi Bagian Utama dalam Sistem Pengelolaan Sampah

person

Wartawan

Redaksi

Editor

Redaksi

Jumat, 06 November 2026 | 11:30 WIB


BANDUNG | WALIMEDIA.ID, - Penanganan sampah di Kota Bandung membutuhkan perubahan paradigma. Tidak sekadar kumpul, angkut dan buang. Melainkan harus dikurangi mulai dari sumber, pendauran ulang hingga sampai di TPA betul-betul sebagai residu.


Demikian disampaikan Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menanggai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

 

Pernyataan Andri itu sebagai bentuk penegasan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diharapkan tidak sekadar mengganti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018, tetapi menjadi titik perubahan sistem pengelolaan sampah Kota Bandung dari hulu hingga hilir.


Menurut Andri, berdasarkan Naskah Akademik (NA) yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, timbulan sampah Kota Bandung tercatat sekitar 1.508 ton per hari berdasarkan data SIPSN tahun 2025. Sementara itu, kapasitas pengolahan masih terbatas dan ketergantungan terhadap TPA Sarimukti masih tinggi.


“Bandung tidak bisa terus menerus menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan pola kumpul, angkut, lalu buang. Paradigma itu harus kita ubah. Sampah harus dikurangi dan dipilah sejak dari sumber, kemudian diolah dan dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga yang berakhir di TPA benar-benar hanya residu,” ujar Andri.


Menurutnya, Raperda baru harus menjadi payung hukum yang lebih komprehensif, aplikatif dan terukur sekaligus mampu menjawab perkembangan persoalan persampahan Kota Bandung dalam jangka panjang. 

Pansus 16 menilai salah satu titik penting yang perlu diperkuat adalah pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumber.


Hal tersebut harus diikuti dengan penguatan sistem pengolahan terdesentralisasi, kelembagaan, tanggung jawab produsen dan pengelola kawasan, sistem pembiayaan, pengawasan, hingga sanksi administratif. Namun, Andri mengingatkan agar kewajiban yang nantinya dituangkan dalam Perda tidak berhenti sebagai norma di atas kertas.


“Jangan sampai Perdanya bagus, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Kalau masyarakat diwajibkan memilah sampah, pemerintah juga harus memastikan sistem pengangkutannya, fasilitas pengolahannya, SDM-nya dan infrastrukturnya siap. Jangan sampai warga sudah memilah, kemudian sampahnya dicampur kembali saat diangkut,” tegasnya.


Karena itu, setiap ketentuan dalam Raperda perlu diuji dari sisi kewenangan, efektivitas, kemampuan pembiayaan, kesiapan infrastruktur serta mekanisme pengawasan dan evaluasinya.


Pansus 16 juga mendorong agar masyarakat ditempatkan sebagai bagian utama dalam sistem pengelolaan sampah. Perubahan perilaku harus dibangun melalui edukasi yang konsisten, ketersediaan fasilitas, penguatan bank sampah, insentif dan disinsentif, serta penegakan hukum yang proporsional.


“Kita ingin membangun budaya baru pengelolaan sampah. Masyarakat bukan sekadar objek yang diminta membuang sampah dengan benar, tetapi harus menjadi bagian dari solusi. Pemerintah pada saat yang sama wajib menyiapkan sistem yang membuat masyarakat mampu menjalankan kewajibannya,” kata Andri.


Dari sisi kelembagaan, Pansus juga akan mendalami gagasan pemisahan fungsi regulator dan operator sebagaimana ditawarkan dalam NA. DLH Kota Bandung diarahkan lebih fokus pada regulasi, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, sementara fungsi operasional dapat diperkuat melalui UPTD BLUD.


Menurut Andri, konsep tersebut harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mampu memperjelas siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan pengelolaan sampah. Pansus 16 juga mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah, dari semata-mata beban menjadi sumber daya dalam kerangka ekonomi sirkular.


Konsep tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata melalui pengurangan sampah, penggunaan kembali, daur ulang, pengolahan sampah organik, pengembangan pasar material daur ulang hingga pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan Kota Bandung.


Aspek pembiayaan juga akan menjadi perhatian. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, retribusi, bantuan pemerintah, kerja sama maupun skema pembiayaan inovatif. Namun prinsip keadilan tetap harus menjadi landasan.(*)


forum Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini.