JAKARTA | WALIMEDIA.ID – Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H.,
M.Tr.Opsla., CHRMP. kepada awak media pada Sabtu (12/9/2026) mengatakan bahwa
berakhirnya masa kedinasan sebagai prajurit TNI bukan berarti berakhir pula
tanggung jawab seorang warga negara terhadap bangsa dan negara. Setelah
mengabdikan diri selama kurang lebih 35 tahun di lingkungan militer, Nazali
memilih melanjutkan pengabdiannya melalui organisasi masyarakat, bantuan hukum,
kaderisasi kepemimpinan, serta berbagai aktivitas sosial.
Bagi Nazali, purnatugas merupakan perubahan medan pengabdian, bukan
penutup perjalanan. Seragam militer boleh dilepas, tetapi semangat untuk
memberikan manfaat bagi masyarakat tetap harus dipertahankan melalui
ruang-ruang pengabdian yang lebih luas.
“Purnatugas bukan berarti berhenti mengabdi. Kita memang selesai
menjalankan tugas di lingkungan militer, tetapi pengabdian kepada negara dan
bangsa harus tetap berjalan melalui bidang-bidang yang lain,” ujar Nazali dalam
sebuah wawancara.
Semangat tersebut kemudian diwujudkan Nazali bersama sejumlah tokoh
melalui pendirian Forum Masyarakat Indonesia Emas. Dalam organisasi
tersebut, ia menjalankan fungsi pengawasan sekaligus terlibat dalam berbagai
kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di sejumlah daerah.
Menurut Nazali, organisasi masyarakat mempunyai posisi strategis dalam
kehidupan demokrasi karena dapat menjadi jembatan antara suara masyarakat di
tingkat akar rumput dan pemerintah pusat. Lebih dari sekadar ruang berkumpul,
organisasi masyarakat menurutnya harus mampu melahirkan kader yang mempunyai
karakter, moral, kemampuan kepemimpinan, serta pengalaman dalam mengelola
persoalan publik.
“Organisasi harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan
aspirasi dari bawah ke atas. Di sana kita juga membentuk calon-calon pemimpin
daerah dan nasional agar memiliki karakter, moral, serta pengalaman
berorganisasi,” katanya.
Selain bergerak melalui organisasi masyarakat, Nazali juga meneruskan
pengabdiannya di bidang penegakan hukum, bidang yang telah menjadi bagian
penting dalam perjalanan profesionalnya selama puluhan tahun. Pengalaman
panjang tersebut dimulai dari jenjang bawah di lingkungan Polisi Militer Angkatan
Laut sebelum berkembang menjadi rangkaian tanggung jawab strategis di institusi
penegakan hukum militer.
Ketika berpangkat kapten menuju mayor, Nazali telah menerima tanggung
jawab komando di Tanjungpinang. Dari sana, perjalanan kariernya terus berkembang
hingga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis dalam lingkungan Polisi
Militer TNI.
Dalam perjalanan tersebut, Nazali pernah memimpin Pusat Polisi Militer
Angkatan Laut. Ia kemudian menjalankan tugas pada tingkat Polisi Militer TNI
yang mengoordinasikan unsur Polisi Militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara, sekaligus membangun sinergi dengan Divisi Propam Polri.
Kariernya dalam penegakan hukum militer kemudian mencapai salah satu
posisi tertinggi ketika ia dipercaya menjalankan tugas sebagai Oditur
Jenderal TNI. Posisi tersebut menempatkannya pada fungsi penuntutan
tertinggi di lingkungan peradilan militer dan memperkaya pengalamannya dalam
menghadapi berbagai persoalan hukum serta disiplin institusional.
Memasuki kehidupan setelah kedinasan, Nazali mendirikan Nazali Lempo
& Partners, sebuah kantor hukum yang diarahkan tidak hanya untuk
menjalankan praktik profesional, tetapi juga membuka akses keadilan bagi
masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Gagasan tersebut lahir dari
pengalamannya melihat bahwa persoalan biaya sering kali menjadi hambatan bagi
kelompok masyarakat kecil ketika berhadapan dengan proses hukum.
Menurut Nazali, masyarakat yang datang meminta pendampingan hukum
umumnya tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Karena memahami kondisi
tersebut, sejumlah perkara ditangani tanpa membebankan biaya operasional kepada
masyarakat yang membutuhkan.
“Masyarakat kecil sering kesulitan mencari keadilan. Karena itu, kami
membentuk wadah agar mereka tetap memperoleh pembelaan dan pendampingan hukum,”
ujarnya.
Pengalaman panjang di dunia militer dan hukum juga membuat Nazali
memiliki pandangan kritis terhadap tantangan penegakan hukum di Indonesia.
Ketika namanya muncul dalam sejumlah pemberitaan sebagai salah satu figur yang
berpeluang memimpin Kejaksaan Agung, ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah
sesuatu yang pernah dijadikan ambisi pribadi.
Setelah sekitar 35 tahun mengabdi dan memasuki masa purnatugas, Nazali
mengaku secara pribadi merasa telah cukup menjalankan tanggung jawabnya. Namun,
dinamika penegakan hukum nasional membuat dorongan untuk kembali memberikan
kontribusi kepada negara muncul kembali dalam dirinya.
“Saya sudah cukup lama mengabdi dan sebenarnya merasa sudah cukup.
Namun, ketika melihat situasi penegakan hukum sekarang, ada panggilan untuk
kembali memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Nazali menilai sejumlah institusi penegak hukum masih menghadapi
tantangan serius berkaitan dengan integritas, pengawasan, dan tingkat
kepercayaan publik. Menurutnya, reformasi hukum tidak akan menghasilkan
perubahan berarti apabila proses pembenahan hanya menyentuh struktur tanpa
memperbaiki kualitas manusia yang menjalankan sistem tersebut.
Ia menggunakan perumpamaan sederhana namun tajam untuk menggambarkan pentingnya integritas dalam proses pembenahan institusi. “Kalau membersihkan menggunakan sapu yang kotor, bukan semakin bersih, tetapi justru semakin kotor. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari integritas orang dan sistemnya,” tegas Nazali.
Meski namanya dikaitkan dengan kemungkinan kembali memegang tanggung
jawab strategis di bidang penegakan hukum, Nazali menyatakan tidak ingin
memaksakan kehendak. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai masa depan
pengabdiannya kepada Tuhan dan negara, tanpa melakukan berbagai cara untuk
mengejar jabatan tertentu.
“Saya selalu berdoa. Kalau amanah itu terbaik untuk saya, keluarga,
bangsa, dan negara, saya siap. Kalau tidak, berarti itu bukan jalan terbaik,”
katanya.
Namun, jika negara memberikan kepercayaan, Nazali menyatakan kesiapannya
untuk menerima amanah tersebut dan menjalankannya dengan prinsip ketegasan,
keadilan, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Baginya, kewenangan negara
bukanlah privilege pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.
“Saya siap menindak setiap pelanggaran hukum secara tegas dan tanpa
pandang bulu,” tegasnya.
Pada akhirnya, filosofi pengabdian Nazali bertumpu pada satu gagasan
sederhana: jabatan bukan tujuan akhir. Kekuasaan dan kewenangan, menurutnya,
seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat penegakan hukum, membantu
masyarakat memperoleh keadilan, serta memastikan kekayaan negara dikelola untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Bagi seorang prajurit yang telah melewati puluhan tahun perjalanan
pengabdian, purnatugas bukanlah garis finis. Kedinasan memang dapat berakhir,
tetapi ketika bangsa dan negara membutuhkan kontribusi, Nazali Lempo menyatakan
dirinya tetap siap berdiri dan mengambil bagian.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
Ketegasan RI Tangani Karhutla di KTT ke-49 ASEAN: 17 Konsesi Dicabut, 104 Perusahaan Diselidiki
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
AI Percepat Layanan Penempatan, Pengantar Kerja Tetap Berperan Utama
Presiden Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan
Kemnaker Gandeng Perhimpunan Ergonomi Indonesia Cegah Bahaya di Tempat Kerja
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!