Logo BeritaKini
bolt Terkini
Tata Kelola BMD Harus Tertumpu Empat Tertib Pengelolaan
Juniarso Ridwan.(Foto: wikipedia)
PEMERINTAHAN

Tata Kelola BMD Harus Tertumpu Empat Tertib Pengelolaan

person

Wartawan

Redaksi

Editor

Redaksi

Selasa, 03 November 2026 | 08:57 WIB

BANDUNG | WALIMEDIA.ID, - Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berfokus pada penguatan tata kelola aset daerah.


Anggota Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD), Juniarso Ridwan, mengatakan, pengelolaan BMD. pemerintah harus bertumpu pada empat tertib pengelolaan yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib pemanfaatan, dan tertib pengawasan.


"Kami akan melihat sejauh mana peraturan tersebut akan mendukung terhadap tata kelola Barang Milik Daerah. Yang harus dilihat adalah berkaitan dengan 4 tertib, yakni tertib administrasi, tertib hukum, tertib pemanfaatan dan tertib pengawasan," ujar Juniarso kepada wartawan kemarin ini.


Dikatakannya, dari seluruh aspek tersebut, pansus akan berangkat dari inventarisasi permasalahan yang muncul di lapangan dengan menerapkan keempat tertib tersebut.


"Jadi dari seluruh aspek itu kita harus berangkat dari permasalahan-permasalahan penerapan 4 hal tersebut," ungkapnya.


Raperda Tata Kelola BMD ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. DPRD berharap persoalan aset yang selama ini belum tertata dapat segera dibenahi. Juniarso mengatakan, keberadaan regulasi baru tersebut penting untuk memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.


Mengingat barang milik daerah merupakan aset publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, Juniarso menilai pengelolaan BMD tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terlebih aset daerah memiliki nilai ekonomi dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.


"Barang milik daerah merupakan aset publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Juniarso.


Ia menilai, persoalan pengelolaan aset bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga pengamanan aset milik pemerintah daerah.


Sejumlah persoalan konkret bahkan terlihat dari kebijakan Pemkot Bandung pada 2026, di antaranya keputusan terkait kerja sama pemanfaatan BMD berupa Kebun Binatang Bandung serta persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


Kondisi tersebut, kata Juniarso, memperlihatkan bahwa pengelolaan aset daerah membutuhkan aturan yang jelas agar setiap kebijakan pemanfaatan maupun pengalihan aset memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang kuat.(red)

forum Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini.