BANDUNG | WALIMEDIA.ID, - Negara tidak boleh abai dan harus hadir memberikan perlindungan nyata dengan maraknya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak-anak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bandung, di Hotel Papandayan, Kamis, 16 April 2026.
Kegiatan ini mengangkat fokus Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan berkeadilan.
Dalam paparannya, Toni Wijaya menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus hadir dan berperan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami hak-hak perempuan dan anak, serta memiliki kesadaran untuk turut serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
DPRD Kota Bandung, kata dia, akan terus mendorong implementasi kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan Kota Bandung yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.(red)
Polsek Tarogong Kidul Amankan 148 Botol Miras dari Gudang Penyimpanan Ilegal
Sesosok Bayi Ditemukan Tergeletak di Tungku Dapur
Hubungan Farhan Erwin Sudah Mencair: Jangan Cari Panggung sebagai Penyelamat Keadaan
PWI Kota Bandung Siap Kawal Program Bandung Utama
Polda Jabar Paparkan Capaian Keterbukaan Informasi Publik dalam Monev Komisi Informasi 2026
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!