BANDUNG, walimedia.com – Himbauan pemerintah agar masyarakat tidak melakukan panic buying (belanja besar-besaran), agaknya sulit akan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum ada jaminan dari pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial.
Demikian tanggapan anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady terkait imbauan Pemerintah provinsi Jabar agar masyarakat tidak melakukan panic buying
“Panic buying tidak bisa dihindari kalau tidak ada jaminan akan dapat bansos (bantuan sosial),” kata Daddy, Minggu (18/4/2020).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah saat ini dinilai tidak hadir di tengah masyarakat. Selain hanya bicara retorika belaka. Atau hal-hal yang tidak terjangkau pikiran masyarakat.
Padahal dalam kenyataannya masyarakat melihat jalanan sepi, toko toko tutup, anak sekolah belajar di rumah orang kantoran kerja di rumah. Seolah-oleh akan terjadi tindakan yang besar.
“Seolah-olah akan ada larangan yang super ketat, dan mereka (masyarakat) nantinya tidak akan bisa keluar rumah,” terangnya.
Terkait soal pendataan non data terpadu kesejahteraan sosial (non DTKS), jelas Daddy, karena pemerintah tidak secara membuka informasi soal data non DTKS, akhirnya masyarakat akan menyimpulkan sendiri, apakah mereka akan mendapatkan bantuan atau tidak.
“Akibatnya, mereka akan menyimpulkan sendiri bahwa mereka tak akan dapat bantuan apapun. Jadi dengan terpaksa harus memenuhi kebutuhan sembako di rumahnya,” ujarnya.
Kondisi ini semakin diperparah dengan lamanya waktu PSBB. Mereka yang sebelumnya hanya belanja harian, akhirnya berhitung untuk belanja untuk kebutuhan selama dua minggu.
“Karena berasumsi, tak mau keluar rumah, sesuai anjuran pemerintah,” pungkasnya.(bas)
Discussion about this post