BANDUNG | WALIMEDIA.ID - Kota Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung. Hal ini menjadikannya sebagai daerah pertama sekaligus percontohan nasional pelaksanaan sensus tersebut.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, Kota Bandung sebagai best practice yang akan diikuti daerah lain, termasuk Kabupaten Garut. Ia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan hajat besar bangsa yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Sensus ekonomi ini bukan hanya milik BPS tetapi milik kita semua. Partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan data akurat yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan dan pembangunan,” kata Amalia, saat memberikan sambutan Sosialisasi SE 2026, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis 23 April 2026.
Menurutnya, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini menjadi penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pasca pandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Ia mencontohkan, aktivitas ekonomi berbasis platform seperti e-commerce hingga layanan digital kini menjadi bagian signifikan yang harus didata.
Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, Jawa Barat didominasi oleh usaha mikro kecil (UMK) dengan jumlah mencapai 4,5 juta unit usaha. Namun, data tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Banyak aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya tidak ada, seperti perdagangan online, bank emas hingga ekonomi hijau. Semua itu akan kami potret dalam Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Sensus ini akan mencakup seluruh aktivitas usaha, baik yang berbasis fisik maupun digital, termasuk usaha rumahan hingga skala besar. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yakni pengisian mandiri secara online, wawancara langsung oleh petugas serta penggunaan kuesioner digital berbasis gadget.
BPS juga menjamin keamanan data masyarakat. Setiap petugas dilengkapi identitas resmi dan QR Code untuk verifikasi serta sistem enkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi responden.
Dasar Utama Penyusunan Kebijakan
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut baik peluncuran sensus ini. Baginya, data statistik sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Setiap kebijakan harus berbasis data. Dengan data yang akurat kita bisa memastikan program yang dijalankan benar-benar tepat dan terukur,” ujar Farhan.
Ia juga menyoroti posisi strategis Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor digital, baik di Jawa Barat maupun nasional.
Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung, telah memiliki program Layanan Catatan Informasi hingga tingkat RW (LACI RW) untuk mendukung integrasi data dengan BPS.
Ia memastikan komitmen penuh Pemkot Bandung dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang mutakhir, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data statistik harus menjadi landasan menuju Bandung yang unggul, Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju,” tuturnya. (red)
Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja
Bandung-Yogyakarta Perkuat Kolaborasi Ekonomi Kreatif, UMKM Buka Akses Pasar Antardaerah
Sektor Ritel Jadi Penggerak Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung
Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong Pengentasan Pengangguran melalui Pelatihan Vokasi Digital Marketing
Melalui Program PAS Pemerintah Beri Keringanan Sanksi Administrasi Pajak hingga Juni 2027
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!