BANDUNG | WALIMEDIA.ID, - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan selama 1,5 tahun ini masih terus menuai sorotan masyarakat.
Pengelolaan di lapangan sering mendapat protes dari masyarakat sampai muncul gerakan untuk menolak hingga mendesak penghentian program yang dimulai pada 6 Januari 2025 tersebut.
CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, memberikan masukan perbaikan program MBG berdasarkan permasalahan yang banyak disuarakan masyarakat.
Menurutnya, narasi program MBG untuk memperbaiki gizi anak sekolah harus diganti. Banyak masyarakat justru terjebak mempersoalkan gizi dari makanan yang disajikan. Narasi akan lebih tepat jika program ini diarahkan untuk pembukaan lapangan kerja dan memperbesar perputaran ekonomi di daerah.
“Program MBG jalan terus, tentunya dengan berbagai perbaikan agar lebih tepat sasaran. Ini program pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tapi perdebatan selalu soal gizi karena memaksakan narasi makan bergizi,” ucap Agus pada Rabu, 17 Juni 2026.
“Seandainya tetap dengan narasi perbaikan gizi dan mencegah stunting maka nominalnya tidak segitu. Penerima manfaat fokusnya juga bergeser ke ibu hamil,” tambahnya.
Sama halnya dengan penggunaan kata ‘gratis’ yang menjadi polemik di masyarakat. Karena program MBG menyedot banyak anggaran dari APBN. Dana APBN milik rakyat, jadi kata ‘gratis’ banyak dipersoalkan.
Kurangi Dapur SPPG, Giatkan Dapur Skala Kecil
Keberadaan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pembangunannya membutuhkan biaya besar, juga banyak dipersoalkan. Akan lebih menjangkau banyak pihak jika ukuran dapur diperkecil.
Saat ini satu SPPG dirancang bisa melayani 3.000-3.500 porsi per hari. Sehingga dibutuhkan bangunan dapur yang besar dan peralatan yang banyak. Modal membangun satu titik SPPG bisa milyaran. UMKM sulit ikut berpartisipasi menyiapkan dapur makanan.
“Karena konsep SPPG yang sekarang butuh modal besar, akhirnya pemiliknya ya orang-orang berduit saja. Jangan heran jika pemilik SPPG banyak dari para politisi, pejabat, pengusaha, DPR, TNI, Polri seperti yang banyak dipersoalkan saat ini. Level UMKM, kantin sekolah, katering kecil pun tersingkir,” terangnya.
Bahkan Sulis, panggilan akrab CEO Promedia Group ini mengusulkan nama SPPG diganti menjadi ‘Katering Warga’ atau ‘Dapur Nusantara’ dengan ukuran lebih kecil. Maksimal melayani 500 porsi sehari. Sehingga 1 dapur SPPG bisa dipecah menjadi 6 ‘Dapur Nusantara’.
Lebih lanjut, memecah SPPG yang melayani porsi besar dengan dapur-dapur kecil bisa membuat UMKM, katering kecil, hingga kantin sekolah bisa masuk sebagai pengelola MBG di lapangan. Karena modal bangun dapur tidak sebesar membangun dapur SPPG.
“Semakin banyak titik dapur, penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi di daerah akan meningkat juga kok. Tujuan sama-sama tercapai tanpa banyak drama perdebatan soal gizi,” kata Agus lagi.
Harapannya, praktik jual beli titik dapur juga tidak ada lagi karena nilai per titik SPPG turun. Kalau sekarang, keuntungan per titik bisa ratusan juta sebulan. Makanya titik diperjualbelikan.
Tata Ulang Penerima Manfaat
Saat ini program MBG dimaksudkan sebagai intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi. Namun, menurut Agus, program ini seharusnya untuk membantu mencukupi kebutuhan makan warga kurang mampu.
“Penerima program ini bisa menyasar buruh tidak tetap seperti buruh tani, bangunan, dan lainnya yang bekerja harian tanpa mendapat makanan. Setidaknya upah kerja harian bisa untuk keluarga, jadi mengurangi pengeluaran harian juga. Sebagai contoh, buruh tani di Banyuwangi, Jawa Timur sehari Rp 90-100 ribu sistem lepasan (pemberi kerja tidak memberikan makan) ,” paparnya.
“Jadi, misalnya makanan senilai Rp10.000 pun tidak jadi perdebatan kandungan gizinya. Buruh akan menerimanya dengan rasa syukur karena pendapatan harian tidak kepotong beli makan siang,” lanjutnya.
Selain para buruh harian lepas, penerima MBG juga sebaiknya diperuntukkan bagi siswa yang ada di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta lansia dan warga kurang mampu lainnya yang diusulkan perangkat desa setempat.
“Kalau tujuannya gizi atau stunting, bisa dengan program berbeda untuk ibu hamil dari menengah bawah saja. Tentu nominalnya bukan Rp 10 ribu,” tukas Agus. (red)
