BANDUNG, walimedia.com – Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Angka pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat per 2018 mencapai 5,64 persen atau meningkat dibanding 2017 yang hanya sebesar 5,35 persen.
Namun, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, jika pertumbuhan perekonomian yang membaik tidak berdampak pada penurunan kemiskinan di Jawa Barat. Pasalnya, kesejahteraan warga Jawa Barat hingga saat ini pun belum merata.
Wakil Direktur Analisis Data dan Pemetaan Kemiskinan Bappenas, Widaryanto mengatakan, Jawa Barat cukup mengalami penurunan kemiskinan drastis dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) juga mengalami pertumbuhan per Kapita dengan laju setara nasional.
Akan tetapi, di periode yang sama pihaknya mendapati ketimpangan yang meningkat dan stagnan tinggi. Ketimpangan tersebut juga dicerminkan dalam pertumbuhan pengeluaran penduduknya yang sangat berbeda antara 10 persen termiskin dan 10 persen terkaya.
“Pertumbuhan ekonominya hanya dirasakan masyarakat middle class ke atas. Sedangkan mereka yang bawah tidak mendapat kue secara bersama,” ujar Widaryanto usai rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Jawa Barat di Bandung, Kamis (31/10/2019).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat miskin di Jawa Barat mencapai 3.399.160 jiwa per 2019 dan didominasi masyarakat pedesaan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.615.790 jiwa.
Dijelaskan dia, penduduk miskin di pedesaan di Jawa Barat mencapai angka 9,79 persen atau dari 100 orang di pedesaan, terdapat 9 orang miskin. Sementara di perkotaan, kata dia, persentasenya mencapai 3,03 persen atau ada 6 orang miskin dari 100.
“Jelas karena masyarakat pedesaan bekerja di sektor yang penghasilannya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perkotaan,” papar Widaryanto.
Widaryanto menuturkan, kemiskinan di Indonesia termasuk di Jawa Barat sebenarnya telah sampai kepada masyarakat yang memang terbilang sangat miskin. Artinya, masyarakat yang dianggap miskin bisa disebut merupakan warga dengan pendapatan paling rendah.
“Kalau dibilang ini keraknya kemiskinan. Jadi memang tidak mudah menghilangkannya butuh upaya keras,” kata dia.
Meski demikian, upaya menekan angka kemiskinan tidak mustahil karena ada beberapa aspek yang bisa disamaratakan pemanfaatannya. Pemerintah daerah, dinilai harus membuka lapangan kerja, perbaikan kebutuhan air bersih, sanitasi, akses fasilitas kesehatan, dan pemenuhan pendidikan hingga tingkat SMA.
“Selain itu terdapat potensi penurunan kemiskinan jika Bansos terintegrasi, data sasaran diperbaiki. dan cakupan kepesertaan ditingkatkan,” tandasnya.(yon)
Discussion about this post